Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jelang IPO, Kian Santang (RGAS) Lirik Proyek Jaringan Gas

PT Kian Santang Muliatama Tbk. (RGAS) siap bantu pemerintah untuk mempercepat pembangunan jaringan gas di Indonesia.
Karyawati beraktivitas di dekat layar pergerakan saham pada salah satu perusahaan sekuritas di Jakarta, Senin (16/10/2023). Bisnis/Arief Hermawan P
Karyawati beraktivitas di dekat layar pergerakan saham pada salah satu perusahaan sekuritas di Jakarta, Senin (16/10/2023). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA – PT Kian Santang Muliatama Tbk. (RGAS) siap bantu pemerintah untuk mempercepat pembangunan jaringan gas di Indonesia.

Sekitar 835.000 jaringan gas telah terbangun, di mana 594.000 dibangun oleh pemerintah dan 241.000 dibangun oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Namun, jumlah tersebut masih terbilang minim dibandingkan target pemerintah akan jaringan gas di 2024 mendatang, yakni 4 juta sambungan rumah (SR).

Direktur Utama RGAS Edy Nurhamid Amin mengatakan, saat ini perseroan telah terlibat secara langsung dalam penciptaan nilai atau value creation untuk mendukung program dari pemerintah. Dalam membangun jaringan gas tersebut, RGAS mengedepankan penggunaan produk-produk dalam negeri.

"RGAS telah membuktikannya dengan ikut menambah jumlah sambungan gas rumah tangga bagi masyarakat, dan juga mengedepankan penggunaan produk-produk dalam negeri sejauh dimungkinkan untuk digunakan, dengan mengedepankan prinsip-prinsip keamanan dan keselamatan masyarakat sebagai pengguna.” tulis Edy, Rabu (18/10/2023).

Edy menambahkan, RGAS berkomitmen untuk terus berpartisipasi dan mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi subsidi energi, dan memperkuat kemandirian dalam rangka penyediaan energi bersih yang terjangkau bagi masyarakat.

"Tentunya untuk membantu percepatan pembangunan jaringan gas tersebut, perseroan tidak bisa berjalan dengan sendiri. Melainkan butuh sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pihak, karena target yang dicanangkan pemerintah tidak sedikit.” tambah Edy.

Di sisi lain, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan mengubah peraturan, sehingga memungkinkan pihak swasta untuk dapat mengembangkan proyek jaringan gas dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Di mana penanggung jawabnya adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Rapat internal tadi, presiden menanyakan progress daripada jaringan gas dan beban fiskal terhadap LPG. Tadi disampaikan beban fiskal terus meningkat karena konsumsi LPG dari tahun ke tahun terus meningkat, terutama yang subsidi.” ujar Airlangga.

Pemerintah telah memberikan subsidi 7,8 juta ton gas minyak cair (LPG) pada tahun 2022. Sedangkan, penggunaan gas non subsidi terus mengalami penurunan hingga sekitar 580 ribu ton. Airlangga mengatakan, subsidi gas diperkirakan bisa mencapai Rp117 triliun pada tahun 2023. (Daffa Naufal Ramadhan)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Redaksi
Editor : Pandu Gumilar
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper