Erick Thohir Sebut IPO Pertamina Hulu Energi (PHE) Tunggu Restu OJK

Bisnis.com, JAKARTA - Penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham bernilai jumbo yang dinanti-nanti dari Pertamina Hulu Energi (PHE) belum juga terlaksana. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan pelaksanaan IPO PHE akan terus didorong. 

Erick mengatakan Kementerian BUMN terus mendorong pertamina Hulu Energi untuk go public, yang saat ini masih menunggu izin persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

"Kita dorong ini karena kita harus mendorong peningkatan produksi minyak. Sebelumnya renewable energy, bisa terjadi karena ada kebijakan dan uang, jangan sampai masih ada utang ketika ditekan oleh adanya energi baru terbarukan," kata Erick dalam Ramah Tamah dengan Media di Jakarta, Rabu (3/5/2023). 

Dana hasil IPO, kata Erick, bisa digunakan untuk peningkatan produksi minyak, baik akuisisi di luar negeri atau eksplorasi yang ada di dalam negeri termasuk sumur tua.  "Itu perlu uang, itu yang akan kita sehatkan, jangan sampai utang," ujarnya. 

Aksi penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) anak usaha Pertamina ini digadang-gadang bisa menjadi IPO dengan nilai emisi terbesar di Indonesia.

Direktur Investment Banking Capital Market BRI Danareksa Sekuritas Kevin Praharyawan mengatakan transaksi IPO yang akan dilakukan PHE ini diharapkan akan menjadi yang terbesar di Indonesia. "

Sebelumnya, Reuters mengabarkan unit usaha Pertamina itu telah memulai roadshow edukasi investor pada akhir bulan lalu, menjelang penawaran umum perdana. PHE diharapkan untuk menjual 10 persen-15 persen saham dalam penawaran umum, hingga meraup dana segar US$2 miliar atau sekitar Rp29 triliun.  

Dengan nilai US$2 miliar, penawaran ini akan menjadi IPO terbesar di Asia Tenggara tahun ini, melampaui nilai IPO perusahaan nikel Indonesia PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) atau Harita Nickel.

Adapun, jika IPO PHE berjalan lancar, target pendanaan tersebut juga bisa mengalahkan IPO Bukalapak yang mampu menggalang dana segar senilai Rp21,8 triliun pada 2021.