.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyebut Kementerian BUMN sebagai macan ompong setelah hadirnya superholding BUMN, Danantara. Menanggapi hal itu, Menteri BUMN Erick Thohir membeberkan peran baru Kementerian BUMN di era Danantara.
Dalam Rapat Kerja (Raker) Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR RI, Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam membeberkan bahwa peran strategis Kementerian BUMN saat ini semakin lemah setelah adanya Danantara.
"Satu sisi kami merenung, Kementerian BUMN ada, tapi taringnya dicabut, jadi seperti macan ompong," kata Mufti dalam Raker Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR RI pada Selasa (8/7/2025).
Mufti menambahkan bahwa di antara peranan strategis Kementerian BUMN yang semakin lemah adalah dalam wewenang pengangkatan jajaran Direksi dan Komisaris di BUMN. Sebab, Danantara telah mengeluarkan surat edaran agar perusahaan BUMN, anak perusahaan BUMN (AP), dan cucu perusahaan BUMN (CP) untuk tidak melakukan agenda perubahan pengurus.
"Kalau semua peranan BUMN dialihkan ke Danantara, kenapa tidak menterinya saja sekalian diganti dengan menteri Danantara,” kata Mufti.
Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan bahwa setelah adanya Danantara, Kementerian BUMN berperan sebagai regulator BUMN dan menjalankan fungsi pengawasan. Lalu, Danantara berperan dalam menjalankan operasional BUMN dan fungsi investasi.
Baca Juga
"Kami [Kementerian BUMN] itu regulator seperti OJK [Otoritas Jasa Keuangan], kan OJK juga ada seperti itu. Lalu juga yang namanya pengawasan itu tidak kalah pentingnya," ujar Erick setelah Raker dengan Komisi VI DPR RI.
Adapun, dalam perombakan pengurus BUMN, Kementerian BUMN sesuai dengan kepemilikan saham Seri A-nya tetap memiliki peran krusial dalam mengangkat atau memberhentikan Direksi dan Komisaris.
"Kami sebagai pengawasan membuat kajian [perubahan jajaran kepengurusan BUMN] kan nanti ketemu titiknya. Sama kalau Danantara punya ajuan komposisi Direksi dan Komisaris yang profesional menurut mereka, kami kaji. Kalau oke, kami angkat gitu kan," kata Erick.
Adapun, terkait surat edaran dari Danantara agar BUMN tidak melakukan perubahan pengurus, Erick menjelaskan bahwa memang terkadang anak cucu BUMN melakukan pergantian pengurus tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Kementerian BUMN. Alhasil, surat edaran itu muncul.
"Nah sekarang karena ini ada perubahan dan Undang-Undang baru kan, anak cucu [BUMN] itu harus approval kami. Jadi ini bagian dari konsolidasi saja. Enggak ada masalah oh ini mengambil job ini, enggak ada lah," tutur Erick.
Dia juga menjelaskan bahwa visi Kementerian BUMN dengan adanya Danantara adalah menyehatkan BUMN. Perusahaan pelat merah yang sudah sehat kemudian dijaga supaya dividennya naik. Di sisi lain, Kementerian BUMN pun memastikan agar BUMN kompetitif dengan persaingan usaha.
Erick juga menjelaskan bahwa selama ini Kementerian BUMN dengan Danantara sangat berhubungan baik. Menteri BUMN pun diberikan kantor khusus di Danantara dan sesuai kesepakatan, dalam sepekan sekali minimum menjalankan pengawasan atau supporting system dari Kementerian BUMN.
