Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah untuk pertama kalinya resmi menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam denominasi dolar Australia atau Kangaroo Bond.
Nilainya mencapai 800 juta dolar Australia atau sekitar Rp8,48 Triliun (asumsi kurs Rp10.600 per dolar Australia) melalui program Australian Medium-Term Notes (AMTN).
Penerbitan terdiri atas dua seri, yakni tenor 5 tahun (AUD500 juta) dengan kupon 4,40% dan tenor 10 tahun (AUD300 juta) berkupon 5,30%. Yield akhir masing-masing ditetapkan 4,427% dan 5,380%, dengan harga re-offer 99,880% dan 99,387%.
Menurut keterangan resmi Kementerian Keuangan, penawaran yang dibuka pada 7 Agustus 2025 itu menarik minat tinggi investor global, termasuk dari Australia, dengan total pemesanan mencapai sekitar 8 miliar juta dolar Australia atau 10 kali lipat dari nilai yang ditawarkan.
Tingginya permintaan memungkinkan pemerintah menurunkan imbal hasil akhir sebesar 25 basis poin (bps) untuk tenor 5 tahun dan 30 bps untuk tenor 10 tahun dibandingkan penawaran awal.
“Penerbitan perdana Kangaroo Bond merupakan langkah strategis untuk diversifikasi pembiayaan APBN, memperluas basis investor global, sekaligus menjadi milestone peningkatan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Australia,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangannya, dikutip Sabtu (9/8/2025).
Baca Juga
Sementara itu, Treasurer of Australia Jim Chalmers menyebut penerbitan ini sebagai contoh kemitraan ekonomi yang solid antara kedua negara.
Dana hasil penerbitan akan digunakan untuk pembiayaan APBN 2025. Surat utang ini memperoleh peringkat Baa2 dari Moody’s, BBB dari S&P, dan BBB dari Fitch. ANZ, Standard Chartered Bank, dan UBS Bank bertindak sebagai joint lead managers.
Adapun pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) hingga Rp334 triliun pada paruh kedua 2025.
Mengacu dokumen Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I/2025, pada dasarnya target penerbitan Surat Berharga Negara atau SBN (neto) tahun ini senilai Rp642,56 triliun. Hingga semester I/2025, pemerintah telah menerbitkan SBN (neto) senilai Rp308,55 triliun atau mencapai 48% dari target tahun ini.
“Maka pada semester II tahun 2025 SBN [neto] diproyeksikan senilai Rp334 triliun,” tulis pemerintah dalam dokumen tersebut, dikutip pada Rabu (9/7/2025).
Pemerintah menyampaikan dalam pemenuhan target utang pada semester II tersebut, setidaknya terdapat enam strategi. Pertama, pemerintah akan mengutamakan penerbitan SBN dalam mata uang rupiah, yang dilakukan untuk mengendalikan risiko nilai tukar.
Kedua, pemerintah mengutamakan penerbitan melalui lelang reguler untuk meningkatkan transparansi dan upaya pengembangan pasar SBN. Ketiga, pemerintah akan mengoptimalkan penerbitan SBN ritel sesuai dengan permintaan investor dengan tetap mempertimbangkan biaya dan risiko.
Keempat, melakukan private placement secara selektif dalam upaya mendorong penyediaan instrumen untuk pengembangan pasar keuangan. Pemerintah juga akan mengotipmalkan private placement terutama dari investor potensial yang bersumber dari institusi yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pembelian SBN melalui lelang.
Kelima, melakukan penerbitan SBN valas sebagai pelengkap yang dilakukan secara terukur untuk mengendalikan biaya dan risiko, dan menghindari crowding out effect. Selain itu, memperluas/diversifikasi penerbitan SBN valas yang dilakukan selain pada mata uang kuat yaitu dolar AS, euro, yen Jepang, dolar Australia, dan yuan Hongkong (CNH).
Terakhir, pemenuhan kebutuhan SBN juga akan dilakukan dengan melaksanakan kesepakatan Debt Switch antara pemerintah dengan Bank Indonesia untuk SBN dalam rangka pembiayaan Covid-19 yang jatuh tempo di tahun 2025.
