Bisnis.com, JAKARTA - Kurs rupiah kembali melemah pada perdagangan Kamis (28/1/2021) berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor)
Data yang diterbitkan Bank Indonesia pagi ini menempatkan kurs referensi Jisdor di level Rp14.119 per dolar AS, melemah 28 dari posisi Rp14.091 pada Rabu (27/1/2021).
Berdasarkan data Bloomberg, pada Kamis (28/1/2021) pukul 10.21 WIB, rupiah koreksi 0,34 persen atau 47,5 poin menuju Rp14.097,5 per dolar AS. Indeks dolar AS naik tipis 0,1 persen ke level 90,734.
Pada perdagangan Rabu (27/1/2021) rupiah naik 15 poin atau 0,11 persen menjadi Rp14.050 per dolar AS. Kinerja rupiah kemarin menjadi yang terbaik ketiga di wilayah Asia. Mata uang won Korea Selatan serta rupee India menjadi jawara Asia setelah sama-sama menguat 0,20 persen.
Hari ini, rupiah cenderung tertekan oleh penguatan dolar AS karena pasar cenderung bersikap hati-hati setelah Federal Reserve AS menyatakan kekhawatiran tentang kecepatan pemulihan ekonomi, sehingga beralih ke dolar AS.
Federal Reserve mempertahankan suku bunga acuannya mendekati nol dan tidak membuat perubahan pada pembelian obligasi bulanan, berjanji lagi untuk mempertahankan pilar ekonomi tersebut sampai ada rebound penuh dari resesi yang dipicu pandemi.
Baca Juga
Direktur TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi menyampaikan dari faktor eksternal, Dana Moneter Internasional meningkatkan perkiraannya untuk pertumbuhan global 2021, dengan mengatakan bahwa mereka sekarang mengharapkan ekonomi global tumbuh 5,5 persen tahun ini, kenaikan 0,3 poin persentase dari perkiraan Oktober 2020, dan PDB global tumbuh 4,2 persen pada 2022.
Namun, varian Covid-19 menjadi peringatan baru dapat menimbulkan risiko pemulihan ekonomi. Jumlah kasus Covid-19 global juga melampaui angka 100 juta pada 27 Januari, menurut data Universitas Johns Hopkins.
Dari sisi internal, pelaku pasar sedang menunggu aturan turunan UU Cipta Kerja yang akan segera diumumkan dalam bulan depan oleh Pemerintah. Aturan ini berupa rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan rancangan peraturan presiden (Raperpres).
"Aturan turunan UU Cipta Kerja akan membuat implementasi reformasi dan transformasi struktural bisa segera dilakukan. Pemerintah juga menjamin implementasinya akan berjalan baik, sehingga tujuan dari penerbitan aturan itu tercapai," ungkapnya.
Bahkan, antusiasme dari investor pun tinggi dalam merespons penerbitan UU Cipta Kerja karena dapat memperbaiki iklim investasi. Selain itu, dapat menambah daya saing industri nasional untuk bersaing di pasar internasional.
Hal ini akan bisa membuat Indonesia meningkatkan aliran investasi ke dalam negeri, khususnya berupa investasi yang ramah lingkungan dari hulu hingga hilir. Salah satunya ke rencana pembangunan industri mobil dan baterai listrik.
