Bisnis.com, JAKARTA — PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pefindo masih optimistis penerbitan surat utang korporasi tahun ini akan mampu menyaingi tahun lalu, kendati dibayang-bayangi pemilu. Hingga awal pekan ini, Pefindo sudah mengantongi mandat dalam rangka emisi surat utang senilai Rp28,1 triliun.
Fikri C. Permana, Ekonom Pefindo, mengatakan bahwa penerbitan obligasi korporasi tahun ini masih akan stabil, terutama karena kinerja yield surat utang negara (SUN) yang menjadi acuannya berpotensi tetap stabil.
Fikri mengatakan, dengan asumsi The Fed menaikkan suku bunga 2 kali tahun ini dan diikuti oleh Bank Indonesia, inflasi diperkirakan pada kisaran 2,99%, sedangkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,1%.
Bila kurs rupiah terjaga pada kisaran Rp14.000 hingga Rp15.000, yield SUN 10 tahun diperkirakan cenderung stabil juga pada kisaran 8,2%. Posisi yield ini tidak terlalu banyak berbeda dibandingkan kondisi yield SUN 10 tahun saat ini yang pada kisaran 7,96%.
“Dengan kondisi itu, kita harapkan penerbitan surat utang korporasi tahun ini bisa mencapai Rp135,2 triliun. Kalau OJK targetkan fund raising hingga Rp250 triliun, berarti sisanya Rp115 triliun dari pasar saham,” katanya, Selasa (19/2/2019).
Adapun, sepanjang 2018 lalu, total penerbitan surat utang korporasi mencapai Rp132,4 triliun. Nilai tersebut terdiri atas obligasi senilai Rp95,3 triliun, medium term notes (MTN) Rp23,5 triliun, sukuk Rp9,99 triliun, dan sekuritisasi Rp3,62 triliun.
Baca Juga
Fikri mengatakan, persaingan politik selama pemilu pasti akan berpengaruh terhadap gairah penerbitan obligasi korporasi. Namun, ada kebutuhan refinancing yang tinggi tahun ini, mengingat nilai surat utang yang akan jatuh tempo tahun ini mencapai sekitar Rp110 triliun.
Di awal tahun ini saja menjelang pemilu, Pefindo sudah mengantongi mandat pemeringkatan dalam rangka penerbitan surat utang korporasi senilai Rp28,09 triliun. Nilai tersebut terdiri atas obligasi Rp13,44 triliun, MTN Rp9,85 triliun, dan sukuk Rp4,8 triliun.
Total ada 27 korporasi yang sudah menyiapkan diri untuk menerbitkan surat utang. Mayoritas berasal dari sektor finansial, yakni 6 bank dengan total rencana emisi Rp9,15 triliun dan 6 perusahaan pembiayaan dengan target emisi Rp5,44 triliun.
Selebihnya, rencana emisi surat utang berasal dari sektor riil. Emisi tertinggi dari sektor riil yakni dari perusahaan telekomunikasi dengan 2 perusahaan senilai Rp3 triliun, lalu 2 korporasi sektor perkebunan dengan nilai Rp2,35 triliun, 3 korporasi properti senilai Rp2,25 triliun, dan 1 perusahaan pelayaran dengan nilai Rp2,1 triliun.
Sementara itu, sektor konstruksi yang tahun lalu cukup agresif juga kembali aktif. Akan ada 4 korporasi sektor konstruksi yang akan menerbitkan surat utang dengan total nilai Rp1,8 triliun. Selain itu, ada 1 perusahaan jalan tol dengan nilai emisi mencapai Rp1 triliun.
Selebihnya, emisi akan dilakukan oleh 1 perusahaan sekuritas dan 1 perusahaan farmasi dengan nilai masing-masing Rp500 miliar.
Fikri mengatakan, secara historis, penerbitan surat utang korporasi di kuartal pertama setiap tahun cenderung terbatas, tetapi pada kuartal kedua akan meningkat. Namun, adanya momen lebaran dan puasa pada kuartal kedua tahun ini serta pemilu mungkin akan membuat korporasi menahan diri.
“Pada kuartal III dan IV bila rupiah terjaga, likuiditas akan lebih baik, emisi akan meningkat lagi,” katanya.
Menurutnya, bila melihat dua pemilu presiden terakhir, wait and see akan terjadi pada 3-4 bulan sebelum pemilu, tetapi setelahnya pasar akan kembali bertumbuh.
_1652851581.jpg?w=184&h=104)
