Bisnis.com, JAKARTA - Penggunaan dana dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara dalam pembangunan ibu kota negara (IKN) dinilai wajar dilakukan sebagai salah satu strategi diversifikasi pembiayaan.
Head of Fixed Income Research Mandiri Sekuritas Handy Yunianto menyebutkan, sebelum ditentukan sebagai salah satu sumber dana pembangunan IKN, SBSN sebenarnya sudah rutin diterbitkan melalui lelang.
Pada lelang-lelang tersebut, umumnya sukuk yang ditawarkan pemerintah memiliki underlying yang berbasis pada proyek-proyek yang tengah dibangun pemerintah. Sebagian besar dari proyek tersebut umumnya berasal dari sektor infrastruktur.
“Kalau sukuk memang banyak yang strukturnya berupa project based, sehingga penggunaannya untuk pembangunan infrastruktur di ibu kota baru memang dapat dikaitkan,” jelasnya saat dihubungi pada Kamis (3/2/2022).
Lebih lanjut, ia mengatakan jika pembiayaan IKN ada yang berasal dari APBN, maka sumber dana yang digunakan pemerintah juga akan semakin beragam.
Salah satu hal menarik dari sukuk menurut Handy adalah basis investor yang lebih luas. Hal ini karena tidak hanya investor syariah yang dapat membelinya, golongan non syariah juga dapat membelinya sekaligus terlibat dalam proyek pembangunan negara.
Baca Juga
“Tetapi, kalau dilihat dari data kepemilikan, sukuk ini masih didominasi oleh investor lokal. Porsi kepemilikan asing di sukuk hanya sekitar 1,8 persen dari total outstanding,” ujarnya.
Seiring dengan dominasi investor lokal, Handy memaparkan faktor yang akan mempengaruhi minat terhadap SBSN adalah likuditas dan tingkat return investasi alternatif lainnya. Handy mengatakan, pihaknya masih melihat likuditas akan melimpah, meskipun BI akan menaikan Giro Wajib Minimum (GWM) secara perlahan.
“Perhitungan kami, sektor perbankan masih akan tetap memiliki likuiditas melimpah, sehingga tidak sampai mengganggu permintaan obligasi oleh perbankan,” ujarnya.
Dengan likuditas perbankan yang masih mencukupi, maka suku bunga deposito kemungkinan masih akan tetap rendah. Hal ini dapat mendorong permintaan investor terhadap sukuk ke depannya karena return investasi alternatif di tempat lain juga belum tinggi.
Ia melanjutkan, permintaan sukuk akan berpotensi lebih bagus lagi, jika pemerintah dapat menarik lebih banyak investor asing. Menurutnya, langkah pemerintah untuk membuat dealer utama sukuk merupakan langkah awal yang baik.
Menurutnya, untuk dapat menarik lebih banyak investor asing, pemerintah perlu meningkatkan outstanding dan likuditas sukuk.
Handy juga menambahkan, pemerintah tidak perlu mengeluarkan seri-seri SBSN khusus untuk proyek ini atau melakukan rebranding. Hal ini mengingat permintaan investor terhadap sukuk negara yang masih optimal sepanjang tahun.
Hal senada diungkapkan Senior Economist Samuel Sekuritas, Fikri C Permana. Menurut Fikri, penerbitan SBSN seri khusus untuk proyek IKN sebenarnya dapat dilakukan.
“Terlepas dari hal tersebut, penerbitan SBSN pasti sudah ada underlying nya, investor sudah dapat membaca penggunaannya di prospektus. Sehingga, pengaruhnya terhadap penyerapan dana tidak akan terlalu terlihat,” ujarnya.
Ia menuturkan, langkah penggunaan dana dari SBSN untuk pembangunan IKN akan berdampak positif baik untuk investor maupun pemerintah. Investor dinilai akan merasa aman dengan adanya underlying atau jaminan proyek yang jelas.
“Sementara itu, untuk pemerintah, risiko di masa depan juga akan lebih rendah, karena kejelasan proyeknya,” ujar Fikri.
Sementara itu, dalam APBN 2022, belanja kementerian/lembaga yang bersumber dari SBSN direncanakan sebesar Rp29,64 triliun. SBSN tersebut rencananya digunakan untuk mendanai 818 kegiatan/proyek pada 13 kementerian/lembaga.
