Bisnis.com, JAKARTA – Penggunaan dana dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara dalam pembangunan ibu kota negara (IKN) baru dinilai tepat sasaran. Minat investor terhadap instrumen ini juga diprediksi tetap tinggi sepanjang 2022.
Head of Fixed Income Research PT Bahana Sekuritas, Ariawan menjelaskan, penerbitan SBSN untuk proyek infrastruktur ibu kota negara (IKN) merupakan langkah yang tepat.
Menurutnya, hal ini menunjukkan pemanfaatan yang baik dari pembiayaan SBSN untuk melaksanakan pembangunan di berbagai bidang terutama infrastruktur.
“Strategi yang dilakukan dalam penerbitan SBSN sudah sangat baik dimana Sukuk yang diterbitkan saat ini ditujukan untuk pembangunan proyek – proyek negara, sehingga pemanfaatan dana hasil penerbitan ini akan lebih terasa bagi masyarakat secara umum,” jelasnya saat dihubungi, Kamis (3/2/2022).
Menurut Ariawan, minat investor terhadap sukuk negara diperkirakan akan tetap besar pada tahun ini. Hal ini seiring dengan masih tingginya likuiditas investor domestik yang ditopang oleh tren rendahnya suku bunga deposito.
Ia melanjutkan, tren suku bunga yang masih rendah akan berimbas positif terhadap pergerakan imbal hasil (yield) sukuk. Sehingga, minat investor terhadap instrumen ini diyakini akan tetap terjaga sepanjang tahun 2022.
Baca Juga
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sejumlah infrastruktur penyangga ibu kota negara yang baru dibiayai melalui penerbitan sukuk negara.
Hal tersebut ia ungkapkan saat melakukan inspeksi pembangunan proyek di Kalimantan Timur belum lama ini. Kunjungan tersebut juga ditandai dengan penandatanganan prasasti penanda aset dari beberapa proyek SBSN di wilayah tersebut.
Ia mengingatkan kepada jajaran Kementerian dan lembaga pelaksana SBSN proyek tahun 2022 untuk menjaga, memelihara, dan mengambil manfaat sebaik-baiknya dari hasil pembangunan yang dibiayai melalui SBSN.
“Kami menandai aset itu sebagai aset SBSN karena dia masuk ke dalam neraca. Dan ini jadinya dan tentu aset ini harus terus dipelihara. Ini merupakan bagian dari kita mengelola keuangan negara yang tujuannya untuk mencapai cita-cita Republik Indonesia merdeka,” ujarnya dikutip dari keterangan resmi.
Adapun, alokasi sukuk proyek untuk provinsi Kalimantan Timur dimulai pada tahun 2014. Total alokasi Sukuk Proyek untuk provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2014 - 2022 mencapai Rp6,48 triliun.
Sebagian besar alokasi sukuk proyek di provinsi Kalimantan Timur adalah proyek-proyek prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yaitu 83,43 persen di sektor jalan dan jembatan pada Ditjen Bina Marga PUPR dan 1,44 persen di sektor sumber daya air pada Ditjen Sumber Daya Air PUPR.
Sisanya, 15,13 persen di sektor transportasi, pendidikan tinggi, keagamaan dan pendidikan islam dan selebihnya di sektor hankam dan sosial.
Dia melanjutkan, pembiayaan proyek melalui SBSN merupakan sinergi kebijakan di antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian/Lembaga untuk membiayai proyek-proyek atau kegiatan prioritas dengan menggunakan dana yang bersumber dari pasar keuangan melalui instrumen Surat Berharga Negara yang berbasis syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah sejak tahun 2008.
Dalam perkembangannya, pembiayaan proyek SBSN tersebut menunjukkan tren yang cukup menggembirakan dengan semakin meningkatnya pembiayaan Proyek SBSN, baik dari sisi jumlah kementerian/lembaga yang menjadi pemrakarsa proyek, nilai pembiayaan yang dialokasikan, jumlah proyek yang di bangun, maupun berdasarkan sebaran satker pelaksana proyek SBSN dan lokasi proyek SBSN yang dikerjakan.
Sri Mulyani menuturkan, berbagai proyek strategis telah dihasilkan dari SBSN proyek dan memberikan manfaat secara nyata oleh masyarakat. Hingga tahun 2021, total proyek yang dibiayai dari SBSN sudah mencapai 3.447 proyek yang tersebar di seluruh Indonesia.
_1653545711.jpg?w=184&h=104)
