Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian BUMN di bawah komando Erick Thohir memiliki sederet tujuan di balik rencana pembentukan Holding BUMN karya yang meleburkan tujuh perseroan pelat merah.
Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan proses pembentukan Holding BUMN Karya terus berlanjut. Pihaknya mengharapkan proses peleburan tujuh perusahaan konstruksi pelat merah itu dapat berjalan dengan cepat.
Terkini, Erick mengungkapkan telah bersurat kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono terkait pembentukan Holding BUMN Karya. Menurutnya, proses review juga telah dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Untuk diketahui, pembentukan Holding BUMN Karya melibatkan tujuh perusahaan konstruksi pelat merah yakni PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Hutama Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).
Secara terperinci, ADHI akan menjadi induk holding bagi Brantas dan Nindya, sementara Waskita akan bergabung ke Hutama Karya. Adapun PTPP dipasangkan dengan WIKA.
Pada awal Mei 2024, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga mengatakan peleburan tujuh BUMN Karya menjadi tiga entitas akan membuat perusahaan-perusahaan konstruksi pelat merah berjalan sesuai spesialisasinya. Hutama Karya dan Waskita, misalnya, yang mempunyai spesialisasi di sektor jalan tol.
Baca Juga
Selain jalan tol, berdasarkan paparan Kementerian BUMN dalam rapat dengan Komisi VI DPR beberapa waktu lalu, kedua perusahaan tersebut juga diarahkan untuk menggarap proyek non-tol, institutional building, hingga residensial komersial.
Sementara itu, WIKA dan PTPP fokus menggarap pelabuhan laut, bandara udara, EPC, serta residensial. Adapun ADHI, Nindya Karya, dan Brantas Abipraya memegang spesialisasi konstruksi di sektor air, kereta, rel, dan beberapa sektor lainnya.
“Jadi, antar-BUMN itu tidak akan tanding tender lagi, tidak banting-bantingan harga lagi. Selama ini kan setiap proyek antar-BUMN saja, swasta tidak ada,” jelasnya.
