Bisnis.com, JAKARTA -- Anak Menteri Keuangan Sri Mulyani di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR Kemenkeu) tengah merancang strategi untuk membuat pasar Surat Berharga Negara (SBN) agar stabil meskipun ada tekanan dari ekonomi global.
Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kemenkeu Deni Ridwan mengatakan, salah satu strategi pemerintah yaitu dengan memastikan porsi kepemilikan investor domestik lebih banyak dibandingkan investor asing.
Mengacu data DJPPR Kemenkeu per Juni 2024, porsi investor asing di pasar SBN hanya sebesar 14%, sedangkan 86% sisanya merupakan investor domestik yang terdiri dari perbankan, termasuk Bank Indonesia (BI), reksa dana, asuransi dan dana pensiun, hingga investor ritel.
Sementara itu, Deni mengatakan, pada saat pandemi Covid-19, jumlah investor asing di pasar SBN justru lebih tinggi sekitar 36% hingga 38%. Kendati demikian, menurutnya pemerintah tidak membatasi berapa banyak investor asing yang masuk.
"Di satu sisi, kalau kepemilikan investor asing di pasar domestik kecil, itu membuat pasar [SBN] kita semakin stabil. Artinya ketika ada outflow, karena angka [porsi asing] yang relatif sedikit, maka pengaruh kepada stabilitas pasar SBN menjadi relatif terukur," ujar Deni dalam Konferensi Pers Peluncuran SBR013, Senin (10/6/2024).
Namun di sisi lain, menurutnya jika investor asing banyak masuk ke pasar SBN, artinya demand akan semakin banyak. Sehingga pemerintah sebagai penerbit (issuer) bisa mendapatkan harga atau cost of fund yang lebih kompetitif.
Baca Juga
“Nah, jadi sejauh ini kami melihat porsi asing 15%-14% masih cukup baik untuk kami bisa mendapatkan kedua hal tersebut. Kalaupun nanti setelah gonjang-ganjing di AS relatif lebih terjaga, kami harapkan ke depan semakin deras arus investor asing masuk ke dalam pasar domestik,” katanya.
Deni mengatakan, selama ini pemerintah dalam strategi pembiayaan APBN memprioritaskan penerbitan di dalam negeri. Artinya, penerbitan SBN berdenominasi valuta asing (valas) di global itu hanya sebagai pelengkap untuk mencegah terjadinya crowding out effect, atau peningkatan pengeluaran di sektor publik yang akan menurunkan pengeluaran di sektor swasta.
Teranyar, Kemenkeu resmi menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam valuta asing berdenominasi yen Jepang atau Samurai Bond senilai 200 miliar yen atau setara Rp20,51 triliun (kurs Rp102,57 per yen Jepang) pada Jumat 17 Mei 2024.
