Bisnis.com, JAKARTA - Saham emiten BUMN karya kompak bertahan di zona hijau pada saat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terdepak ke zona negatif pada akhir perdagangan Rabu (6/1/2021).
Penguatan saham BUMN karya dipimpin oleh saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk. sebesar 10,30 persen ke level Rp1.660 per saham. Selanjutnya saham PT Adhi Karya (Persero) Tbk. menyusul dengan kenaikan 7,16 persen menjadi Rp1.795 per saham.
Saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dan saham PT PP (Persero) Tbk. masing-masing tumbuh 1,46 persen menjadi Rp2.080 per saham dan 1,33 persen menjadi Rp1.900 per saham.
Penguatan saham Waskita Karya mengikuti pengumuman emiten dengan kode saham WSKT itu dengan PT Terregra Asia Energy Tbk. dalam proyek pembangunan tenaga listrik energi baru dan terbarukan (EBT) senilai Rp12,5 triliun.
Waskita Karya akan menjadi kontraktor dalam pembangunan proyek setrum milik Terregra dengan total kapasitas 509,98 megawatt. Adapun, seluruh BUMN Karya yang bergerak di bisnis konstruksi optimistis memandang tahun ini karena pemerintah telah menyiapkan anggaran infrastruktur berukuran jumbo.
Waskita Karya membidik perolehan kontrak baru pada 2021 senilai Rp31,6 triliun atau naik 16,6 persen dibandingkan target NKB pada 2020 yang senilai Rp27,1 triliun.
Baca Juga
Lebih agresif lagi dari Waskita Karya, Wijaya Karya mengincar nilai kontrak baru senilai Rp40 triliun atau naik 87,17 persen dari target nilai kontrak baru 2020 yang senilai Rp21,37 triliun.
Pada saat yang sama, IHSG terpuruk ke zona merah pada akhir perdagangan Rabu (6/1/2021). IHSG ambruk 71,66 poin atau 1,17 persen ke level 6.058,33. Sebanyak 173 saham menguat, 319 saham melemah, dan 143 saham stagnan dibandingkan dengan posisi kemarin.
IHSG terpuruk setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat untuk membendung penularan kasus Covid-19. Aturan ini berlaku di Pulau Jawa - Bali mulai 11 - 25 Januari 2020.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pembatasan tersebut dilakukan kepada sejumlah kabupaten kota maupun provinsi yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah.
“Ini bukan pelarangan kegiatan tetapi ini adalah pembatasan. Kriteria yang ditetapkan adalah provinsi dan kabupaten/kota yang memenuhi dari salah satu kriteria,” kata Airlangga saat memberikan keterangan pers hasil rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Rabu (6/1/2021).
