Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi perseroan yang sakit untuk menjalani penugasan, memperkuat modal serta restrukturisasi.
Dia ingin meluruskan persepsi negatif akibat menggembungnya jumlah perusahaan BUMN mendapat suntikan dana PMN baik tunai dan non tunai tahun anggaran 2024. PMN diperlukan, lanjutnya, lantaran BUMN terjerat masalah keuangan.
"Periksa dulu BUMN yang mana. Ingat, waktu saya ketemu dengan Komisi VI itu jelas hampir 70 persen BUMN yang disuntik itu karena penugasan, ada juga restrukturisasi," kata Erick dikutip dari Antara, Sabtu (6/7/2024).
Erick mengatakan, pihaknya bersinergi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam membagi kewenangan pemberian modal BUMN.
Pasalnya, tidak semua perusahaan negara dikelola oleh Kementerian BUMN, salah satunya adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
"Kemarin saya dengan Ibu Sri Mulyani juga bersepakat bagaimana kita juga memetakan mana BUMN yang ada di bawah Ibu Sri Mulyani, mana BUMN yang di bawah Kementerian Keuangan," kata Erick.
Baca Juga
Lebih lanjut, Erick memaklumi bila setiap perusahaan plat merah selalu dikaitkan dengan Kementerian BUMN. Menurut Erick, ini menjadi masukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan.
"Kadang-kadang begitu bilang BUMN, langsung ke Kementerian BUMN. Tetapi itu menjadi bagian bagaimana kita dengan Menteri Keuangan selalu bekerja sama untuk melakukan perbaikan-perbaikan," ucapnya.
Dari 17 perusahaan yang akan mendapat PMN tahun anggaran 2024, terdapat tiga BUMN yang memiliki masalah keuangan seperti PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) yang menjadi pasien PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), PT Bio Farma (Persero) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang sedang dalam penyelidikan terkait dugaan korupsi.
Varuna dan Bio Farma mendapat PMN non tunai berupa barang milik negara (BMN) masing-masing senilai Rp24,12 miliar dan Rp68 miliar. Sementara LPEI mendapat PMN tunai sebesar Rp5 triliun.
