Bisnis.com, JAKARTA — PT Timah Tbk. (TINS) buka suara soal rencana pelarangan ekspor timah oleh pemerintah Indonesia yang beberapa waktu lalu di gencar disuarakan oleh Presiden Joko Widodo.
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko TINS Fina Eliani mengatakan, terkait pelarangan ekspor timah pihaknya hingga saat ini menunggu informasi dan kepastian lebih lanjut dari pemerintah apakah rencana tersebut akan segera dilakukan atau tidak.
"Jika pun dilakukan, TINS saat ini telah memiliki anak perusahaan PT Timah Industri yang bergerak di industri hilir yaitu memproduksi tin solder dan tin chemical," kata Fina dalam public expose 2023, Selasa (28/11/2023).
Sebagaimana diketahui, PT Timah Industri saat ini terus melakukan optimalisasi hilirisasi dengan membuat produk tin chemical dan tin solder untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor Amerika, India, Tiongkok, Taiwan dan beberapa negara Eropa.
Sejauh ini PT Timah Industri sudah memiliki 3 pabrik Tin Chemical dan 1 pabrik Tin Solder. Pabrik Tin Chemical terdiri dari Stannic Chloride (SnCl4) berkapasitas 3.000 ton dengan merek BANKASTANNIC.
Selanjutnya, pabrik Dimethyltin Dichloride (DMT) berkapasitas 8.000 ton dengan merek BANKASTAB DMT Series, kemudian, pabrik Methyltin Stabilizer berkapasitas 10.000 ton dengan merek BANKASTAB MT Series, dan pabrik Tin Solder berkapasitas 2.000 ton dengan merek BANKAESA.
Baca Juga
Sebelumnya, Direktur Utama PT Timah Industri Ria Wardhani Pawan menyebut, pihaknya dapat memiliki portfolio yang lebih banyak dengan mengembangkan produk dari tin chemical dan tin solder.
"Jadi bukan hanya tin chemical dan tin solder, tapi kami juga bisa memproduksi katalis lainnya yang berbahan dasar logam timah. Benchmark kami tentunya perusahaan sejenis yang sudah berdiri lebih dulu dan memiliki portofolio produk yang sangat beragam jadi itu menjadi target kami di masa depan," kata Ria dalam keteranganya, Senin (18/9/2023).
Lebih lanjut, Ria menyebut PT Timah Industri memiliki visi untuk menjadi perusahaan hilirisasi terkemuka di dunia.
"Setapak demi setapak bisa kami capai targetnya yang menjadi impian kita semua," ujarnya.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pemerintah akan terus melakukan program hilirisasi mineral sampai ke bauksit, tembaga dan timah, setelah pemerintah sukses menjalankan hilirisasi pada bijih nikel.
Jokowi berharap komitmen moratorium ekspor mineral itu dapat meningkatkan nilai tambah industri di dalam negeri sembari menciptakan lapangan kerja yang masif di tengah transisi energi saat ini.
“Kita telah hentikan ekspor bahan mentah nikel, bauksit. Nanti timah, tembaga dan lain-lainnya sehingga bisa menghasilkan nilai tambah lapangan kerja sebanyak-banyaknya,” kata Jokowi saat membuka Saratoga Investment Summit, Jakarta, Kamis (26/1/2023).
Dari sisi pendanaan hilirisasi, Jokowi menegaskan, pemerintah relatif telah mendapat kepercayaan investasi yang besar dari sejumlah investor potensial setelah sukses menggelar KTT G20 akhir tahun lalu.
Dia berharap momentum itu dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan terkait untuk dapat meningkatkan hilirisasi mineral tahun ini.
“Kita dapat kepercayaan, momentum ini harus digunakan untuk merebut peluang investasi ekonomi hijau, seperti pengembangan ekosistem mobil listrik, EBT dan kawasan industri hijau lainnya,” tuturnya.
