Bisnis.com, JAKARTA — Anak usaha BUMN PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), yakni PT PP Presisi Tbk. (PPRE) mengumumkan adanya perubahan susunan Direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Kamis (23/2/2023).
Melalui RUPSLB, PPRE mencopot Muhammad Darwis Hamzah sebagai Direktur Operasi. Posisinya digantikan oleh Rebimun yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perencanaan Bisnis & HCM.
Kemudian posisi Rebimun sebagai Direktur Perencanaan Bisnis & HCM digantikan oleh Yudi Setiawan. Sementara posisi Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Legal masih dijabat oleh Mohammad Arif Iswahyudi.
Berikut adalah susunan Komisaris dan Direksi PTPP terbaru.
Dewan Komisaris
Komisaris Utama: Yul Ari Pramuraharjo
Komisaris: Albert SM Simangunsong
Baca Juga
Komisaris Independen: Indra Jaya Rajagukguk
Komisaris Independen: Nur Rochmad
Dewan Direksi
Direktur Utama: Rully Noviandar
Direktur Operasi: Rebimun
Direktur Perencanaan Bisnis & HCM: Yudi Setiawan
Direktur Keuangan, Manrisk & Legal: M. Arif Iswahyudi
Komisaris Independen PPRE Nur Rochmad mengatakan perseroan memproyeksikan pertumbuhan pendapatan sekitar 20 persen sampai 25 persen dari 2022. Dalam mencapai tersebut, PPRE akan meningkatkan manajemen aset demi meningkatkan perolehan pasar pada pekerjaan sipil.
Pasar pada pekerjaan sipil merupakan kontraktor utama sekaligus lini bisnis jasa pertambangan dengan layanan seperti pembangunan jalan tambang, pembangunan jetty, pembangunan stockpile hingga menjalankan kegiatan mining operation maupun penyedia jasa hauling hasil tambang.
Adapun perluasan jenis tambang yang menjadi fokus adalah nikel, batubara, emas dan bauksit. Sementara untuk lini bisnis pekerjaan. Sementara untuk pekerjaan sipil, PPRE akan fokus pada perolehan kontrak dari APBN maupun proyek-proyek strategis nasional sebagai kontraktor utama..
Rochmad juga mengatakan PPRE telah mengantongi nilai kontrak baru sebesar Rp5,24 triliun pada 2022. Perolehan kontrak baru didominasi oleh pemberi kerja diluar PP Group, yakni sebesar 93 persen.
Sementara dari segi lini bisnis, mayoritas kontrak baru diperoleh dari jasa pertambangan sekitar 55 persen, pekerjaan sipil sekitar 41 persen, dan sisanya dari pekerjaan struktur gedung serta beton siap jadi sekitar 4 persen.
Kontrak baru dari jasa pertambangan diperoleh dari beberapa perusahaan seperti PT Weda Bay Nickel Indonesia dan PT Hengjaya Mineralindo. PPRE menargetkan perseroan dapat memberikan value added sebagai kontraktor jasa pertambangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
