Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) memberi sinyal akan menebar dividen dengan rasio hingga 60 persen dari laba bersih untuk tahun buku 2022.
Direktur Utama PGAS Muhammad Haryo Yunianto mengatakan pihaknya akan menebarkan dividen dengan rasio sekitar 50 persen sampai 60 persen. Hal ini lantaran PGAS berpotensi memperoleh peningkatan laba bersih usai mencetak laba US$310,52 juta per akhir September 2022.
“Mengingat potensi laba akan lebih baik dari US$310,52 juta kemungkinan akan rasio di kisaran 50-60 persen,” ujar Haryo dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, Rabu (1/2/2023).
Haryo mengatakan PGAS akan menyediakan anggaran belanja modal atau capital expenditure (capex) sekitar US$400 juta di 2023. Mayoritas dana capex nantinya akan digunakan untuk mempercepat pembangunan jaringan gas rumah tangga.
Jaringan gas yang sudah dikelola saat ini sudah mencapai 982.360 sambungan rumah tangga (SRT). Sebanyak 597.708 SRT berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan sisanya 384.708 SRT dari investasi PGAS.
Haryo mengatakan PGAS diminta untuk melanjutkan program jaringan gas rumah tangga hingga 1 juta SRT per tahunnya. Namun, mulai 2022 hingga seterusnya APBN tidak menganggarkan untuk program tersebut.
Baca Juga
Adapun dengan investasi PGAS hanya mampu mencapai 400.000 SRT per tahunnya. Haryo lantas berharap sisa 600.000 SRT dapat dibantu oleh pemerintah melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) maupun kerja sama dengan pihak swasta.
Selain itu, Haryo meminta bantuan dari pemerintah maupun Komisi VII DPR untuk mendapatkan harga gas hulu maksimal US$4,72 dolar per million british thermal unit (MMBTU). Saat ini harga gas alam berada di kisaran US$6,5 dolar sampai US$7 dolar dinilai masih memberatkan kondisi keuangan PGAS.
“Semoga [bantuan] ini bisa diberikan oleh ke Kementerian ESDM dan kami juga sudah menulis surat permohonan tersebut,” jelasnya.
Realisasi pengembangan jaringan gas PGAS telah menyentuh 32 kabupaten/kota sepanjang 2022. Adapun pengelolaan jaringan gas subholding gas mencapai 17 provinsi dan 73 kabupaten/kota. Penyaluran gas bumi berada sekitar 10 BBTUD (billion bristh thermal unit per day).
