Bisnis.com, JAKARTA – Penerbitan global bond yang dilakukan pemerintah Indonesia di awal tahun 2021 dinilai merupakan strategi yang tepat guna mengimpun dana.
Tren suku bunga yang rendah dan likuiditas berlebih yang dimiiliki investor menjadi sejumlah faktor penopang.
Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Ramdhan Ario Maruto mengatakan, penerbitan global bond yang dilakukan pemerintah Indonesia merupakan upaya yang wajar dilakukan dalam usaha penanggulangan virus Corona.
Negara akan memerlukan dana yang cukup besar untuk mengatasi penyebaran dan memulihkan sektor-sektor yang terdampak.
“Apalagi, vaksin virus Corona di Indonesia juga akan digratiskan. Pemerintah pasti memerlukan pembiayaan yang lebih besar,” katanya saat dihubungi pada Rabu (6/1/2021).
Selain itu, menurut Ramdhan strategi penerbitan global bond yang dilakukan pemerintah Indonesia amat tepat. Pasalnya, pemerintah memilih untuk menerbitkan obligasi ini pada awal tahun.
Dia menjelaskan, pemerintah memanfaatkan momentum awal tahun seiring dengan tingkat likuiditas para investor yang masih cukup besar. Pada awal tahun, investor umumnya memiliki lebih banyak dana yang akan diinvestasikan.
Selain itu, tren suku bunga rendah yang diberlakukan bank sentral di dunia, termasuk Indonesia, juga akan menguntungkan pemerintah. Hal tersebut akan membuat cost of fund penerbitan obligasi menjadi lebih rendah sehingga mengurangi beban negara.
“Dengan likuiditas yang berlebih dan rating Indonesia yang bagus, minat investor terhadap global bond ini akan cukup tinggi,” lanjutnya.
Di sisi lain, penerbitan global bond juga memiliki risiko tersendiri. Ramdhan menjelaskan, penerbitan global bond akan berimbas pada kenaikan rasio utang Indonesia. Meskipun batas maksimal rasio utang telah ditentukan Undang-Undang sebesar 60 persen, Ramdhan mengingatkan penggunaan dana yang dihimpun harus maksimal.
Dia menuturkan, dana yang didapat dari global bond tersebut harus dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan pemerintah yang menargetkan pertumbuhan ekonomi positif pada 2021.
Oleh karena itu, dia meminta Kementerian Keuangan dan instansi terkait lainnya wajib meningkatkan fungsi pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut. Hal ini dilakukan guna mencegah kebocoran-kebocoran anggaran yang nantinya akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi negara yang terhambat.
“Pengawasannya harus lebih ketat, apabila dana ini tidak dapat memicu pertumbuhan ekonomi, maka risikonya akan semakin besar,” lanjutnya.
Adapun, berdasarkan keterangan resmi dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPP) Kementerian Keuangan, Pemerintah Indonesia telah melakukan transaksi penjualan Surat Utang Negara (SUN) dalam dua mata uang asing (dual-currency) yaitu dolar AS dan Euro dengan format SEC-Registered Shelf Take-Down.
Pemerintah menerbitkan 3 SUN denominasi dolar AS dan 1 SUN denominasi euro. Seri RI0331 bertenor 10 tahun memiliki tingkat kupon 1,85 persen dan imbal hasil (yield) 1,9 persen dengan total penerbitan US$1,25 miliar. Seri tersebut akan jatuh tempo pada 12 Maret 2031
Seri RI0351 dengan tenor 30 tahun akan jatuh tempo pada 12 Maret 2051 dengan tingkat kupon dan yield masing-masing sebesar 3,05 persen dan 3,1 persen. Total penerbitan RI0351 adalah US$1,25 miliar.
Selanjutnya, seri RI0371 dengan waktu jatuh tempo 12 Maret 2017 memiliki tenor 50 tahun dengan jumalh penerbitan US$500 juta. Tingkat kupon dan imbal hasil yang ditawarkan pada seri ini adalah senilai 3,35 persen dan 3,4 persen.
Sementara itu, SUN denominasi euro, RIEUR0333 ditawarkan dengan kupon 1,1 persen serta imbal hasil sebanyak 1,174 persen. Seri yang diterbitkan sebanyak 1 miliar euro dan memiliki tenor 12 tahun ini akan jatuh tempo pada 12 Maret 2033.
Adapun, DJPPR menyebutkan penerbitan global bond memanfaatkan peluang di awal tahun ketika likuiditas di pasar yang cukup tinggi dan sentimen positif di pasar keuangan sebagai respon atas perkembangan vaksin Covid-19.
“Hasil dari penerbitan kali ini akan digunakan untuk memenuhi pembiayaan APBN secara umum, termasuk untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan penguatan reformasi struktural,” demikian kutipan keterangan resmi DJPPR Kementerian Keuangan.
Sementara itu, keempat seri SUN yang diterbitkan pada transaksi kali ini diperkirakan akan memperoleh peringkat Baa2 dari Moody’s, BBB dari Standard & Poor’s, dan BBB dari Fitch serta akan dicatatkan pada Bursa Singapura dan Bursa Frankfurt, Jerman.
Joint Bookrunners dalam transaksi ini adalah Citigroup, DBS Bank Ltd., Deutsche Bank, Mandiri Sekuritas and Standard Chartered Bank. Sedangkan, co-Managers dalam penerbitan ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
