Bisnis.com, JAKARTA—Setelah mandatory B20 diterapkan di dalam negeri dan mampu meningkatkan konsumsi CPO domestik kini emiten perkebunan kelapa sawit kini memiliki harapan lanjutan atas uji coba B30.
Direktur Keuangan PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (ANJT) Lucas Kurniawan menilai, rencana pemerintah untuk meningkatkan campuran biodiesel menjadi B30 dapat mendorong laju permintaan domestik terhadap kelapa sawit.
Begitu juga dengan inisiatif pemerintah untuk menggunakan bahan bakar hijau dan berbasis CPO guna menggantikan bahan bakar fosil dan juga rencana pembangunan empat pembangkit tenaga listrik bertenaga CPO.
“Program B30 oleh pemerintah tidak hanya berdampak positif bagi ANJT tetapi juga untuk industri pada umumnya karena akan terciptanya pasar baru dan terlebih ini adalah pasar domestik,” ungkapnya saat dihubungi Bisnis.com, Selasa (18/6/2019).
Menurut Lucas, inisiatif pemerintah dalam menciptakan pasar ini patut disyukuri dan dihargai karena saat ini industri minyak sawit tengah menghadapi pelemahan permintaan.
Hal itu disebabkan oleh ketidakpastian iklim ekonomi global akibat ketegangan hubungan dagang antara AS dan RRT dan kampanye anti sawit di Benua Eropa.
Baca Juga
Mengutip laporan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pada 2018 menunjukkan bahwa ketentuan pemerintah untuk menaikkan kandungan wajib asam lemak metil ester (FAME) diesel dari 15% menjadi 20% pada bulan September tahun tersebut – yang semula hanya berlaku untuk operasi layanan publik dan kini berlaku juga untuk kendaraan dan mesin bertenaga diesel milik pribadi.
Menurutnya, program tersebut telah berdampak terhadap peningkatan penyerapan CPO domestik yang signifikan pada September dan Oktober tahun lalu.
Namun, tak bisa dipungkiri bahwa program B20 belum didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai, terutama kapal, untuk mendistribusikan FAME ke kilang sehingga program ini belum sepenuhnya dilaksanakan.
Dampak lain dari bisnis perkapalan yakni peningkatan CPO dan kebijakan B20 pada 2018 telah meningkatkan kebutuhan akan transportasi kapal.
“Hal ini menyebabkan para pelaku di industri hulu, termasuk ANJT, yang perlu mengirimkan CPO, telah menyebabkan peningkatan biaya logistik yang signifikan. Sebagai pelaku industri, kami berharap pemerintah dapat juga menyiapkan sarana dan fasilitas yang lebih mendukung upaya implementasi program strategis kedepannya,” tambahnya.
