Bisnis.com, JAKARTA - Kinerja pasar modal Indonesia masih sangat baik di tengah dinamika sektor keuangan akibat berbagai faktor eksternal yang terjadi.
Hal itu dikatakan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen saat menjadi pembicara pada Diskusi Panel Investor Gathering, Jumat (7/9/2018), yang diselenggarakan BEI bersama SRO.
Betapa pun perkembangan pasar modal Indonesia yang lebih baik merupakan cita-cita seluruh stakeholders. Untuk itu dibutuhkan kerja sama seluruh pihak agar dapat menjaga Pasar Modal Indonesia pada kondisi stabil dengan mengerahkan seluruh upaya terbaik.
Diskusi panel bertema “Menyikapi Volatilitas Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia” mengundang mengundang nara sumber dari OJK, Bank Indonesia, Kemenkeu dan ekonom.
Mereka adalah Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Hoesen, Kepala Grup Riset Ekonomi Departemen Kebijakan Ekonomi & Moneter Bank Indonesia Reza Anglingkusumo, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Suahasil Nazara, dan Chief Economist PT Standard Chartered Bank Indonesia Aldian Taloputra.
Hoesen memaparkan bahwa dinamika yang terjadi di sektor keuangan masih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, meliputi perang dagang antara AS dan Tiongkok serta meningkatnya eskalasi krisis di Argentina, Afrika Selatan, dan Turki.
Meski menghadapi tantangan ekonomi global, menurut Hoesen kinerja Pasar Modal Indonesia masih sangat baik. Hal itu tercermin dari masih maraknya aktivitas perusahaan yang menggalang dana melalui pasar modal. Diharapkan kinerja tersebut dapat melampaui pencapaian tahun 2017 yang sebanyak 46 emitan saham dan obligasi baru.
"Di samping itu OJK juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas di Sektor Jasa Keuangan," kata dia.
Secara khusus, OJK terus fokus melakukan pendalaman di Sektor Jasa Keuangan khususnya di Pasar Modal dengan berbagai kebijakan di sisi demand, supply, dan infrastruktur.
Dari sisi demand, OJK akan mengedepankan berbagai program, meliputi:
- Pengaturan Perusahaan Efek Daerah dan Perantara Pedagang Efek Efek Bersifat Utang dan Sukuk
- Pengembangan Transaksi Online Pemasaran Reksa Dana
- Simplifikasi Pembukaan Rekening
- Mendorong Pendirian Perusahaan Efek Daerah
Sementara program dari sisi supply, meliputi:
- Mendorong Penerbitan Produk Mikro (Reksa Dana)
- Pengembangan Obligasi dan Sukuk Daerah
- Dana Tapera
- Rencana Variasi Produk Reksa Dana Syariah
- Pengembangan Produk Derivatif
- Percepatan Proses Penawaran Umum
Sedangkan program dari sisi infrastruktur meliputi:
- Lembaga Pendanaan Efek
- Penyelesaian T+3 menjadi T+2
- Implementasi e-Registration
- Implementasi Electronic Trading Platform Tahap 2
- Implementasi e-Bookbuilding
Pertumbuhan Ekonomi AS
Reza Anglingkusumo menyampaikan bahwa ketidakpastian ekonomi global meningkat di tengah pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, yakni kuatnya laju ekonomi AS dibandingkan negara di kawasan Eropa, Jepang, serta Tiongkok.
Ketidakpastian turut diikuti kenaikan Fed-Fund Rate, ketegangan perdagangan AS dengan sejumlah negara, serta risiko rambatan dari gejolak ekonmoi di Turki dan Argentina.
Ketidakpastian ini memicu pembalikan modal asing dan apresiasi nilai tukar dolar AS secara luas sehingga turut menekan nilai tukar mata uang global khususnya negara Emerging Market termasuk Indonesia.
BI melihat meningkatnya tren impor perdagangan di Indonesia mencerminkan meningkatnya permintaan dan aktivitas ekonomi domestik. Namun di sisi lain turut berdampak pada meningkatnya defisit transaksi berjalan yang mencapai US$8 miliar pada kuartal II 2018.
Untuk itu, dibutuhkan penguatan di bidang ekspor barang dan jasa sehingga mampu menekan tren defisit transaksi berjalan di tahun 2018 sesuai dengan target di kisaran 2,5% - 3,0% dari Gross Domestic Product (GDP).
Secara khusus untuk menekan defisit transaksi berjalan, BI mendukung implementasi program B20, sinergi dalam akselerasi penerimaan devisa, serta mendukung kebijakan fiskal untuk mendorong ekspor dan mengurangi impor.
Ke depannya, BI melihat prospek nilai tukar Rupiah tidak seberat tahun 2018 ini seiring terkendalinya laju inflasi dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia.
BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2018 dan 2019 masing-masing berkisar di 5,0% -- 5,4% dan 5,1% -- 5,5%. Adapun laju inflasi diperkirakan stabil di kisaran 3,5%+1% untuk tahun 2018 dan 2019.
Tantangan Indonesia
Kepala BKF Kementerian Keuangan RI Suahasil Nazara menyampaikan bahwa tantangan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya bersumber dari dinamika perekonomian global yakni:
- tekanan pasar keuangan akibat normalisasi moneter AS
- moderasi ekonomi Tiongkok
- proteksionisme
- perang dagang AS dan Tiongkok
- ketegangan geopolitik
- perubahan iklim atau cuaca ekstrem.
Namun, lanjut dia, perekonomian Indonesia masih jauh lebih baik dibandingkan negara lain. Hal itu disebabkan pertumbuhan ekonomi yang sehat, terkendalinya inflasi, ruang moneter yang memadai (suku bunga dan cadangan devisa), terjaganya kepercayaan konsumen, dan stabilitas politik.
Menghadapi defisit transaksi berjalan, Suahasil mengemukakan strategi perbaikan melalui kebijakan fiskal di antaranya pengendalian impor melalui penggunaan B20, kenaikan tarif impor barang konsumsi, peningkatan komponen lokal pada proyek infrastruktur, serta mendorong ekspor dan investasi.
Pada 2019, rancangan APBN turut mendorong investasi dan daya saing melalui pembangungan sumber daya manusia dengan peningkatan kualitas belanja yang didukung penguatan akuntabilitas.
Pelambatan Ekonomi Global
Chief Economist Standard Chartered Bank Indonesia Aldian Taloputra memaparkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi global akan melambat seiring berakhirnya kebijakan relaksasi moneter dari berbagai bank sentral utama dunia.
Di sisi lain, isu perang dagang AS dan Tiongkok juga masih menjadi tema utama dalam pengambilan keputusan investasi tingkat global. Ini semua turut memberi dampak terhadap pergerakan Rupiah dan defisit transaksi berjalan Indonesia.
Aldian mengemukakan beberapa kebijakan yang dapat dilakukan Pemerintah seperti menunda proyek infrastruktur yang non-prioritas, implementasi B20, kebijakan pajak impor dan promosi pariwisata.
Standard Chartered memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 dan 2019 masing-masing pada kisaran 5,1% dan 5,2%. Sementara nilai tukar Rupiah pada kisaran Rp14.200 dan Rp14.600 di tahun 2018 dan 2019.
