Bisnis.com, JAKARTA — Nama konglomerat bisa saja menjadi daya tarik bagi investor bagi perusahaan yang baru melantai di bursa atau initial public offering (IPO).
Salah satu calon emiten yang bakal melantai dalam waktu dekat adalah anak usaha PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA), yakni PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU) dalam waktu dekat bakal melantai di Bursa Efek Indonesia, dengan masa penawaran umum berlangsung sejak 2–6 Januari 2025.
RATU merupakan perusahaan yang 2,52 miliar saham atau 99,99% digenggam oleh RAJA. Sisanya dimiliki oleh PT Rukun Prima Sarana dengan kepemilikan minoritas sebesar 0,004%. RAJA merupakan emiten di bawah kendali Hapsoro Sukmonohadi.
Menantu dari Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri itu, menggenggam 28,24% saham RAJA secara langsung. Di samping itu, Hapsoro juga memiliki 35,23% saham RAJA melalui PT Sentosa Bersama Mitra. Adapun publik memiliki 24,63% saham perusahaan.
Artikel tentang kenaikan biaya transaksi di pasar modal menjadi salah satu berita pilihan BisnisIndonesia.id hari ini, Sabtu (4/1/2024).
Selain berita tersebut, beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik juga tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id. Berikut ulasannya:
Merengkuh Asa Pekerja Informal Bisa Punya Rumah Idaman Pertama
Baca Juga
Memiliki rumah layak huni menjadi impian semua orang tak terkecuali kalangan informal yang tidak memiliki penghasilan tetap per bulannya.
Eko Handoko penjaga gudang CV Batu Alam Palembang sangat senang dapat memiliki rumah idaman. Selama 20 tahun, Eko beserta istri dan kedua orang anaknya tinggal di gudang milik CV Batu Alam dengan hanya beralaskan kasur yang tipis.
“Saya sangat senang akhirnya bisa memiliki rumah, rumah subsidi di Sako Park Residences Palembang. Saya kerja lebih tenang karena istri dan anak tinggal di rumah yang layak,” ujarnya kepada Bisnis dalam pesan singkat, Jumat (3/1/2025).
Eko merupakan nasabah disabilitas tuna rungu wicara yang bisa memiliki hunian layak tipe 36 melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang disalurkan oleh PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk.
Lesu Transaksi Bursa Tanpa Pajak Karbon
Transaksi di Bursa Karbon masih lesu hingga pengujung tahun 2024 meskipun telah berjalan sejak September 2023. Penerapan pajak karbon pun menjadi mesin tunggal yang mampu menggerakkan transaksi.
Sejak diluncurkan September 2023 hingga 27 Desember 2024, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat transaksi karbon mencapai Rp19,73 miliar, dengan volume perdagangan 908.018 ton CO2e. Selain itu, total frekuensi transaksi mencapai 152 kali dengan nilai keseluruhan Rp 50,64 miliar.
Per 27 Desember, harga unit karbon bertengger di Rp58.000. Harga itu turun 24% dibandingkan dengan hari pertama perdagangan di level Rp77.000 per unit.
Terlepas dari torehan ini, nilai transaksi di bursa karbon pada 2024 cenderung lebih rendah daripada realisasi sepanjang 2023. Pada pertamanya, nilai transaksi IDX Carbon menembus Rp30,91 miliar.
Konglomerat & Daya Tarik Saham IPO Raharja Energi (RATU)
Dalam prospektus RATU, manajemen menyatakan Hapsoro selaku pengendali RAJA berkomitmen untuk tidak melepaskan pengendalian atas perseroan setidaknya selama 12 bulan setelah pernyataan pendaftaran perseroan efektif.
“Hapsoro selaku Ultimate Beneficial Owner [UBO] menyatakan tidak akan melakukan perubahan pengendalian atas perseroan selama 3 tahun sejak tanggal pencatatan perdana saham perseroan di BEI,” tulis prospektus RATU.
Seluruh dana IPO, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, yang menjadi porsi perseroan akan dialokasikan untuk modal kerja perusahaan anak hingga perusahaan asosiasi. Sementara itu, hasil penjualan saham divestasi sebanyak 352.957.000 saham milik RAJA tidak akan diterima oleh RATU.
Perolehan itu akan langsung dibayarkan kepada perseroan selaku pemegang saham penjual. Manajemen RATU menjelaskan saham yang ditawarkan dalam IPO memberikan hak yang sama dengan saham lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasar Modal.
Properti Hunian Sangat Mewah Diprediksi Kebal Efek Negatif PPN 12%
Pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% mulai berlaku untuk barang dan jasa yang masuk dalam kategori mewah.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan salah satu barang tersebut adalah rumah yang sangat mewah.
“Yang dikonsumsi masyarakat berada, masyarakat mampu. Contoh, pesawat jet pribadi, itu tergolong barang mewah yang dimanfaatkan atau digunakan oleh masyarakat papan atas. Kemudian kapal pesiar, yacht, motor yacht. Kemudian rumah yang sangat mewah yang nilainya di atas golongan menengah,” ujarnya dikutip Jumat (3/1/2025).
Adapun barang dan jasa yang tidak masuk kategori mewah tidak mengalami kenaikan pajak. Barang dan jasa tersebut tetap dikenakan pajak sesuai aturan yang berlaku sejak 2022.
Seleksi Pengguna Paylater Diperketat
Pembatasan usia dan pendapatan bagi pengguna paylater atau layanan menjadi salah satu agenda otoritas untuk memperkuat mitigasi risiko kredit macet.
Kendati begitu rencana tersebut masuk dalam rancangan jangka panjang yang bakal berlaku pada 2027. Nantinya, peminjam layanan paylater harus berusia minimal 18 tahun dan memiliki pendapatan minimal Rp3 juta per bulan.
Adapun berdasarkan Laporan Perilaku Pengguna Paylater Indonesia 2024 yang dipublikasi Kredivo, kelompok usia 18-35 tahun lebih banyak mengalokasikan pendapatan bulannya untuk berbelanja menggunakan paylater.
Berdasarkan rasio nilai, transaksi per bulan terhadap rata-rata pendapatan, konsumen pada kelompok ini mengalokasikan 6-6,4% pendapatannya untuk bertransaksi menggunakan paylater. Lebih detail, jika dilihat berdasarkan rata-rata nilai transaksinya, mereka yang lajang cenderung melakukan transaksi menggunakan paylater dengan nominal yang paling besar.
________________
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
.jpg?w=300&h=221)
