Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ditopang 3 Proyek Anyar, Volume Perdagangan IDXCarbon Tembus 1 Juta Ton Unit

Ditopang 3 proyek baru, Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) mencatatkan perdagangan hingga 1 juta ton CO2 ekuivalen (tCO2e) sampai awal 2025.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, & Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi memberikan pemaparan saat penutupan perdagangan saham 2024 di Jakarta, Senin (30/12/2024)./Bisnis/Himawan L Nugraha
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, & Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi memberikan pemaparan saat penutupan perdagangan saham 2024 di Jakarta, Senin (30/12/2024)./Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) telah mencatatkan perdagangan hingga 1 juta ton CO2 ekuivalen (tCO2e) sampai awal 2025. IDXCarbon pun mendapatkan tambahan tiga proyek baru pada awal tahun ini.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), sampai dengan perdagangan pertama 2025, tepatnya sampai 2 Januari 2025, IDXCarbon telah mencatatkan volume perdagangan unit karbon sebesar 1 juta ton CO2 ekuivalen (tCO2e) secara kumulatif sejak diluncurkan pada 26 September 2023.

Jumlah pengguna jasa IDXCarbon juga kian ramai, menjadi 100 pengguna jasa, naik lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan jumlah pengguna jasa yang tercatat pada 2023.

Pada awal 2025, IDXCarbon juga mendapatkan dukungan dari adanya penambahan tiga proyek unit karbon atau Sertifikat Pengurangan Emisi - Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) baru.

Proyek pertama merupakan milik PT PLN Indonesia Power, di mana unit karbon berasal dari proyek pengoperasian Pembangkit Listrik Baru Berbahan Bakar Gas Bumi PLTGU Priok Blok 4 sebesar 763.653 tCO2e. Tahun penyerapan atau pengurangan emisi proyek itu terjadi pada 2021.

Proyek kedua juga dari PT PLN Indonesia Power, yaitu konversi dari pembangkit single cycle menjadi combined cycle (Add On) PLTGU Grati Blok 2, yang mencatatkan unit karbon sebesar 407.390 tCO2e. Tahun penyerapan atau pengurangan emisi proyek itu juga terjadi pada 2021.

Ketiga, proyek pembangkit single cycle menjadi combined cycle Blok 2 PLN NP UP Muara Tawar yang dikelola oleh PT PLN Nusantara Power. Unit karbon yang tercatat mencapai 30.000 tCO2e dengan tahun penyerapan atau pengurangan emisi proyek pada 2023.

Seluruh proyek tersebut diperdagangkan dengan klasifikasi IDTBS, yakni klasifikasi untuk unit karbon jenis reduction berbasis teknologi yang berasal dari Indonesia. Alhasil, IDXCarbon kini memiliki enam proyek unit karbon yang dapat diperdagangkan.

"Perkembangan positif di awal 2025 ini memberikan harapan besar bagi peningkatan volume transaksi karbon serta tumbuhnya industri berbasis ekonomi hijau yang mendukung transisi energi di Indonesia," tulis BEI pada Senin (13/1/2025).

Pada awal tahun ini, IDXCarbon juga akan memulai penawaran untuk perdagangan karbon internasional pertama, tepatnya pada 20 Januari 2025.

“IDXCarbon membuka kesempatan bagi partisipan internasional untuk ikut serta dalam perdagangan karbon internasional perdananya. Tanggal indikatif perdagangan, 20 Januari 2025,” demikian bunyi pengumuman dari BEI.

IDXCarbon menyebutkan unit karbon yang ditawarkan dalam perdagangan internasional ini bisa dibeli oleh entitas internasional. Selain itu, komitmen pengurangan emisi sebagaimana tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC) bisa diklaim oleh pembeli.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi mengatakan perdagangan bursa karbon di Indonesia prospektif. Raupan transaksi bursa karbon yang ada sejauh ini dinilai merupakan bentuk capaian tersendiri, sebab mengacu global, dalam menjalankan suatu bursa karbon yang aktif, Emission Trading System (ETS) membutuhkan waktu 10-20 tahun.

Ia pun membandingkan dengan negara tetangga, yakni Malaysia yang juga butuh waktu dua tahun untuk bisa terjadi transaksi bursa karbon.

Adapun, Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengatakan pemerintah memiliki rencana strategis untuk mendorong pengembangan aktivitas bursa karbon Indonesia yang sejauh ini masih menghadapi tantangan.

Dia mengemukakan bahwa implementasi pajak karbon dan regulasi batas atas emisi (BAE) sektoral merupakan langkah utama untuk memperkuat pasar karbon di Indonesia. Untuk itu, Menkeu bakal terus berkoordinasi dengan sejumlah kementerian, salah satunya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Hal ini akan terus kami perkuat melalui koordinasi dengan berbagai instansi, termasuk Kementerian ESDM dan Kementerian Perhubungan," ujar Sri Mulyani dalam pembukaan perdagangan BEI tahun 2025 di Jakarta pada beberapa waktu lalu (2/1/2025).

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Ibad Durrohman
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper