Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas 10 emiten dengan kapitalisasi pasar jumbo atau big caps telah melaporkan kinerja keuangan untuk semester I/2024. Hanya PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) yang belum melakukannya.
Berdasarkan data yang dikumpulkan Bisnis, empat emiten mengalami penurunan laba bersih dan sisanya naik. Pertumbuhan laba bersih tertinggi diraih oleh PT Amman Mineral International Tbk.
Emiten dengan kode saham AMMN ini membukukan kenaikan laba bersih hingga 300,03%, menjadi sebesar US$475,24 juta atau setara Rp7,79 triliun (kurs Jisdor Rp16.394 per 30 Juni 2024).
Ulasan tentang kinerja dan prospek emiten-emiten berkapitalisasi pasar besar, menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, selain beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.
Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Sabtu (3/8/2024):
Performa Meningkat, ID Food Perkuat Smart Farming
BUMN Holding Pangan ID Food yang dibentuk pada awal 2022 melanjutkan implementasi smart farming di seluruh lini bisnisnya lantaran metode pertanian cerdas itu berhasil mengungkit performa perusahaan.
Sejak dibentuk pada awal 2022, ID Food melanjutkan transformasi pengembangan bisnis pangan. Untuk mendukung swasembada gula, ID Food memperkenalkan pertanian pintar di lahan budidaya tebu seluas 12 hektare di Jawa Barat.
Bernadetta Raras, Direktur Supply Chain Management dan Teknologi Informasi PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID Food), mengatakan bahwa Holding BUMN Pangan telah menjalankan roadmap penerapan smart farming di sejumlah lini bisnisnya.
Sebagai Holding BUMN Pangan yang dibentuk pemerintah, ID Food memiliki tugas besar menjaga ketahanan pangan nasional serta meningkatkan inklusifitas petani, peternak, nelayan, dan UMKM.
Melirik Emiten ‘Big Caps’ dari Kacamata Fundamental
Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan bahwa secara prospek, emiten-emiten berkapitalisasi pasar besar masih cukup menarik.
Dia memperkirakan kinerja keuangan yang diperkirakan akan tumbuh semakin progresif di kuartal selanjutnya.
Meski begitu, pasar menantikan kondisi makro dan politik yang stabil dan berkesinambungan. Investor, tambah Nafan, masih menantikan pelantikan presiden baru dan penentuan kabinet yang nantinya akan membantu kerja presiden baru.
Pasar juga menantikan pernyataan dari Presiden Jokowi pada sidang di DPR-MPR. Menurutnya, pada sidang tersebut akan dijelaskan kebijakan-kebijakan seperti kebijakan luar negeri, ekonomi, hingga pertahanan dan keamanan nasional.
Riwayat Kredit Macet Pinjol Gagalkan Pengajuan KPR
Kalangan pengembang properti mengeluhkan jeratan pinjaman online yang menghambat masyarakat dalam membeli rumah. Pasalnya, kasus gagal bayar pinjaman online (pinjol) membuat sekitar 40% pengajuan KPR baik bersubsidi dan komersial ditolak oleh perbankan karena skor kredit yang kurang baik.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan ditolaknya pengajuan KPR akibat gagal bayar pinjol membuat calon konsumen gagal mendapatkan KPR dan kehilangan kesempatan untuk memiliki rumah idamannya. Padahal, rumah merupakan tempat awal bagi keluarga untuk mendidik anak-anak mereka.
Di sisi lain, saat seseorang terjerat pinjol lalu mau melunasi utang tersebut belum tentu data mereka di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau BI checking sudah terhapus. Sebab, data tersebut belum memiliki tempo waktu yang valid pembersihannya.
Selain itu, juga terdapat kasus dimana saat masyarakat hendak melunasi utangnya namun perusahaan pinjolnya sudah tutup. Kondisi ini menjadi persoalan karena masyarakat tidak tahu cara melunasi dan membersihkan data utangnya di OJK.
Kontribusi Pajak Kripto Makin Moncer
Kontribusi industri kripto di Indonesia menunjukkan adanya tren peningkatan yang tecermin dari peningkatan pajak dari bisnis aset digital tersebut.
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa total setoran pajak dari sektor ini mencapai Rp798,84 miliar sejak Mei 2022 hingga Juni 2024. Angka itu merupakan kontribusi 3% dari total pajak yang dikumpulkan dari kegiatan ekonomi digital yang mencapai Rp25,88 triliun.
Kenaikan penerimaan pajak dari industri kripto ini menunjukkan minat yang tinggi dari investor domestik. Hal ini dibuktikan dari penerimaan pajak kripto di Indonesia yang terus menunjukkan pertumbuhan pesat sejak awal tahun 2024. Pada kuartal I/2024, DJP mencatat total pajak yang terkumpul dari transaksi kripto mencapai Rp112,93 miliar.
Adapun, mulai 1 Mei 2022 pemerintah memberlakukan pajak pada aset kripto melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022. Beleid tersebut mengatur tentang PPh dan PPN untuk transaksi perdagangan aset kripto dengan tarif PPh sebesar 0,1% dari nilai transaksi untuk penjual aset kripto dan PPN sebesar 0,11% dari nilai transaksi untuk pembelian aset kripto.
Untung Buntung Sistem Pajak Baru
Peningkatan jumlah wajib pajak dan dokumen perpajakan yang mesti disusun, menjadi pertimbangan Kementerian Keuangan untuk menyiapkan sistem perpajakan baru melalui Core tax Administration System atau pembauran Sistem Inti Adminsitrasi Perpajakan (PSIAP).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pelaksanaan core tax system itu tidak terlepas dari jumlah wajib pajak dan jumlah dokumen yang harus diproses oleh sistem pajak yang terus meningkat.
“Ini sesuai dengan tantangan yang semakin tinggi di mana jumlah wajib pajak kita meningkat dari 33 juta menjadi 70 juta dan jumlah dokumen yang harus diproses oleh sistem pajak kita juga meningkat seperti, e-faktur kita yang tadinya 350 juta dokumen sekarang meningkat menjadi 776 juta dokumen,” ujar Sri Mulyani usai menghadap Presiden Joko Widodo pada Rabu (31/7/2024).
Dalam pertemuan dengan Presiden, Sri Mulyani menjelaskan pelaksanaan pembangunan core tax system di Direktorat Jenderal Pajak.
Menurutnya, perubahan sistem perpajakan telah didesain sejak 2018 dengan mengadopsi Commercial off The Shelf atau COTS System yang sudah digunakan oleh berbagai negara di dalam rangka untuk membangun sistem perpajakan secara lebih baik.
