Bisnis.com, JAKARTA – Komisi XI DPR/RI meminta pemerintah segera melakukan penanganan yang intensif agar pertumbuhan ekonomi di Indonesia tetap dalam kondisi aman dalam merespons pelemahan nilai tukar rupiah.
Wakil Ketua Komisi XI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Amir Uskara akan meminta Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia segera merespons pelemahan rupiah serta segera mengantisipasi potensi anjloknya nilai tukar rupiah yang telah menembus level Rp16.000 per dolar Amerika Serikat (AS).
Dia mengharapkan pemerintah dapat mengambil langkah strategis menangani pelemahan Rupiah. Langkah strategis di antaranya dengan memperkuat cadangan fiskal dan menjaga inflasi dengan koordinasi antara Bank Indonesia, Kemenkeu dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
Pasalnya, dia juga meyakini pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) itu akan memengaruhi pembengkakan subsidi dan kompensasi Bahan Bakar Minyak atau BBM.
"Pemerintah harus bersiap menghadapi tekanan subsidi energi, khususnya BBM akibat tekanan terus meningginya kurs dolar terhadap rupiah. Termasuk nilai kompensasinya," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (30/4/2024).
Tak hanya itu, dia juga meminta Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia harus segera melakukan proyeksi nilai tukar rupiah sebagai langkah untuk mengantisipasi dampak terburuk dari tekanan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah.
Baca Juga
Bank Indonesia sebagai otoritas moneter diharapkan bisa melonggarkan aturan dalam pemberian kredit. Terutama kebijakan kredit tanpa jaminan harus diperluas untuk sektor-sektor produktif usaha kecil menengah rakyat (UMKM)
Belum lagi konflik antara negara Iran dan Israel langsung memicu gejolak di seluruh dunia, termasuk di Tanah Air mengakibatkan pelemahan tren nilai tukar Rupiah dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
"Menindak lanjuti kondisi tersebut kami meminta pemerintah proaktif dalam mengamankan pasokan minyak bumi untuk kebutuhan di dalam negeri. Dan mengingatkan pemerintah untuk segera memitigasi dampak perang Iran - Israel terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun 2024," tekannya.
--------------
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
