Bisnis.com, JAKARTA – Persoalan utang yang menggelayuti perusahaan-perusahaan BUMN Karya dinilai berisiko menggerus laba Bank Himpunan Milik Negara (Himbara) yang dihuni oleh BBRI, BMRI, BBNI, dan BBTN.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sempat menyebutkan bahwa sebagian besar kucuran kredit kepada debitur BUMN berasal dari Himbara. Kondisi ini pun membuat bank pelat merah menyiapkan pencadangan guna memitigasi risiko kredit.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan tekanan likuiditas dan utang jumbo BUMN Karya memang rawan menekan profitabilitas Himbara.
“OJK menyebut ada Rp46,21 triliun utang BUMN Karya ke Bank Bumn. Jika Bank Bumn kemudian harus mengeluarkan pencadangan, maka imbasnya ke laba Bank Bumn yang tergerus,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (29/8/2023).
Sampai dengan semester I/2023, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) memiliki total utang atau liabilitas sebesar Rp84,31 triliun atau naik 9,20 persen year-on-year (YoY).
Perinciannya, liabilitas jangka pendek mencapai Rp22,79 triliun, sementara liabilitas jangka panjang sebesar Rp61,51 triliun. Masing-masing tumbuh 11,43 persen dan 8,4 persen YoY.
Baca Juga
Menyitir laporan keuangan Waskita per 30 Juni 2023, perseroan mempunyai perjanjian restrukturisasi induk di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) sebesar Rp2,64 triliun dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. senilai Rp4,55 triliun.
Selain itu, utang jangka panjang kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) mencapai Rp7,51 triliun dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) tembus Rp2,03 triliun.
Adapun BUMN Karya lainnya, yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) mencatatkan utang sebesar Rp6,93 triliun kepada Himbara. BMRI menjadi kreditur terbesar dengan nilai Rp3,87 triliun, disusul BBNI sebesar Rp734 miliar dan BBRI Rp500 miliar.
WIKA sepanjang enam bulan pertama tahun ini mengakumulasikan total liabilitas Rp56,7 triliun atau meningkat 3,44 persen dibandingkan semester I/2022 yakni Rp54,81 triliun.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa pinjaman dari Himbara kepada BUMN Karya akan dibatasi. Saat ini, Kementerian BUMN bersama Himbara dan BUMN karya sedang berdiskusi terkait dengan persoalan tersebut.
“Kami akan dukung BUMN Karya, tetapi tidak berdasarkan korporasi lagi melainkan berdasarkan proyek karena hal itu [pinjaman] dibayarkan berdasarkan multiyears,” ujarnya kepada awak media pada 7 Agustus lalu.
