Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

OJK: Bursa Karbon Meluncur September 2023, POJK Segera Terbit

OJK optimistis bursa karbon dapat mulai beroperasi pada September 2023 seiring dengan dirilisnya Peraturan OJK sebagai payung regulasi.
OJK optimistis bursa karbon dapat mulai beroperasi pada September 2023 seiring dengan dirilisnya Peraturan OJK sebagai payung regulasi. Bisnis - Abdullah Azzam
OJK optimistis bursa karbon dapat mulai beroperasi pada September 2023 seiring dengan dirilisnya Peraturan OJK sebagai payung regulasi. Bisnis - Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi optimistis bursa karbon dapat mulai beroperasi pada September 2023.

“Saya optimis bahwasanya semua target-target yang telah kami canangkan, apakah itu launching di September 2023, saya optimis itu bisa terlaksana,” kata Inarno dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK, di Jakarta, Selasa (4/7/2023), mengutip Antara.

Sebelumnya, Peraturan OJK terkait bursa karbon yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) ditargetkan terbit pada bulan Juni 2023 lalu.

“Apakah POJK (bursa karbon) bisa dirilis bulan ini, ini terkait dengan Komisi XI DPR yang belum membahas POJK tersebut. Tentunya kita perlu melihatnya dengan positif bahwa Komisi XI DPR perlu menelaah POJK tersebut,” katanya.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyebutkan bursa karbon akan beroperasi pada bulan September 2023, setelah pada bulan Juni 2023 Otoritas bakal menerbitkan aturannya terlebih dahulu.

Ia menjelaskan rencana awal perdagangan perdana bursa karbon akan dilakukan antara lain dengan pembayaran berbasis hasil (Result Based Payment/RBP) sebesar 100 juta ton setara karbon dioksida.

Adapun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang melakukan finalisasi RBP tersebut.

Pada saat yang bersamaan dengan penerbitan POJK terkait bursa, sebelumnya OJK berencana akan melakukan penghubungan antara sistem registrasi nasional karbon dengan sistem informasi yang diperlukan di bursa karbon.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa telah banyak terobosan yang dilakukan untuk mewujudkan komitmen transisi hijau atau green economy.

Dia mencontohkan pemerintah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Penerimaan Negara (APBN) 2024 telah mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah yakni menghantar ekonomi Indonesia berbasis kepada rendahnya emisi karbon.

“Saat ini baru diterapkan di sektor energi. Untuk melakukan transformasi energi ke hijau itu tidak semudah membalikan tangan, meski tujuannya baik untuk meningkatkan ekonomi agar konsisten dengan komitmen penurunan CO2, harus dilakukan hati-hati,” ungkapnya dalam acara Bisnis Indonesia - Green Economy Forum, Selasa (6/6/2023).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hafiyyan
Editor : Hafiyyan
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper