Bisnis.com, JAKARTA — PT Metropolitan Land Tbk. (MTLA) atau Metland menyebut untuk mendapatkan proyek green economy pada sektor properti membutuhkan pendanaan yang lebih tinggi. Beberapa kendala pun masih dihadapi dalam menerapkan green economy.
Direktur Metland Olivia Surodjo mengatakan untuk mendapatkan sertifikasi hijau pada suatu bangunan harus melalui beberapa tahapan seperti audit proyek, aspek pembelian bahan baku, hingga teknologi.
Pembelian bahan baku menjadi salah satu penyebab bangunan green economy membutuhkan pendanaan yang lebih karena penilaian dilakukan berdasarkan bahan bangunan yang ramah lingkungan dan memenuhi standar hijau.
Akan tetapi bahan bangunan yang tersedia untuk memenuhi kriteria belum banyak tersedia, sedangkan proses pembuatan bahan juga harus diikuti banyaknya permintaan.
Selain itu, insentif dari pemerintah untuk pengembang juga belum terlalu banyak ditambah bunga pinjaman yang masih terlampau tinggi.
“Jika ada kebijakan-kebijakan khusus yang diberikan akan menjadi pertimbangan pengembang mengembangkan properti berbasis green economy,” ujar Olivia kepada Bisnis, Kamis (8/6/2023).
Baca Juga
Lebih lanjut, dia belum bisa menyebutkan secara spesifik berapa besaran pendanaan yang dibutuhkan untuk membangun properti berbasis hijau. Hal ini lantaran besaran tersebut tidak dapat dipastikan dan bergantung pada proyek yang dikembangkan.
Adapun untuk mendapatkan sertifikasi hijau syarat penilaian yang harus diperoleh adalah efisiensi energi hingga 40 persen sampai 50 persen, kualitas udara dalam ruangan, penyediaan tanaman hijau disekitar kawasan, mobilitas aktif, material bangunan, serta limbah dan efisiensi air.
Saat ini, proyek green economy yang ada dalam portofolio Metland adalah proyek residential The Riviera at Puri sudah bersertifikat hijau BCA Green Mark yang merupakan Joint Operations (JO) antara Metland dengan Keppel Land.
Kemudian terdapat proyek residensial Wisteria yang pembangunannya masih berlangsung hingga saat ini. Sementara untuk bangunan tinggi atau high rise yang dikembangkan oleh Metland belum ada yang bersertifikat hijau.
Executive Director Segara Research Institute, Piter Abdullah mengatakn untuk mengembangkan wilayah dengan konsep green maka pengembang perlu mengaitkannya dengan pembiayaan hijau.
"Termasuk bagaimana kalo bicara tentang pengembangan ekonomi hijau, bagaimana rumah bangunan kantor yang lebih hemat energi atau bisa memanfaatkan energi terbarukan pakai tenaga surya," tuturnya.
Dalam hal ini, dia mendukung diperlukannya kelonggaran pembiayaan dari perbankan maupun regulator untuk pembiayaan properti dengan memanfaatkan ekonomi hijau.
Namun, dia menyadari kondisi sistem keuangan di Indonesia yang memiliki nilai ekonomi tinggi, termasuk suku bunga yang masih di level cukup tinggi, terlebih dengan investasi awal yang besar dan akan dibebankan kepada masyarakat.
"Ini mungkin yang bisa di evaluasi kepada pemerintah, dan Pekerjaan Rumah (PR) kita di sistem keuangan termasuk suku bunga tinggi," jelasnya.
