Bisnis.com, JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir berencana untuk menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk pengetatan emisi penerbitan obligasi oleh BUMN.
Dia berharap kerja sama dengan OJK dan BEI bisa mengeluarkan satu suara terkait langkah BUMN saat ingin menggalang dana melalui penerbitan surat utang. Kesepakatan ketiga instansi ini menjadi penyaring risiko bagi BUMN yang menggalang dana tanpa didukung oleh misi yang tepat.
"Khusus BUMN kami akan perketat. Bahwa penerbitan bond dan surat utang itu benar-benar kita bertiga harus benar-benar sepakat. Bahwa itu sah jadi memang bukan main terbit-terbitkan saja," kata Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (5/6/2023).
Langkah tersebut sebagai respons dinamika risiko yang dihadapi BUMN Konstruksi seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) yang mengalami gagal bayar kupon obligasi dan peringkat utangnya diturunkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menjadi idSD atau selective default.
Tak hanya itu, Pefindo juga menurunkan peringkat utang PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) meskipun perseroan tak mengalami gagal bayar. Pefindo menurunkan peringkat sejumlah utang obligasi dan sukuk mudharabah, serta merevisi prospek dari stabil menjadi negatif untuk utang WIKA.
Terkait pengetatan penerbitan obligasi BUMN ini, Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana mengatakan hal itu akan berdampak positif karena risiko dari surat utang emiten pelat merah akan semakin melandai.
Baca Juga
"Jika penerbitan oleh OJK dan BUMN dibatasi saya pikir nanti akan berdampak positif ya, karena tentunya ini akan membuat risiko dari BUMN terutama debt dan coverage ratio mereka juga bisa lebih terjaga nantinya," ujar Fikri kepada Bisnis dikutip Rabu, (7/6/2023).
Dia mengatakan, jika kolaborasi antara Kementerian BUMN, OJK, dan BEI untuk memperketat penerbitan obligasi BUMN terealisasi, maka risiko gagal bayar surat utang akan semakin kecil dan akan menjaga kepercayaan investor.
Meski demikian, jika melihat karakteristik investor, tidak menutup kemungkinan surat utang berisiko tinggi disukai oleh investor tipe agresif yang menerapkan prinsip high risk, high return karena semakin tinggi risiko obligor maka kupon yang ditawarkan semakin tinggi. Namun ada juga investor dengan tipe konservatif cenderung memiliki profil risiko yang rendah atau menghindari risiko.
"Apakah investor menyukai obligasi yang memiliki kupon tinggi? Saya pikir itu tergantung ya, karena masih banyak pertimbangan yang dilihat oleh para investor. Tentunya kalau bicara surat utang kita tidak hanya bicara tentang yield tapi juga risiko atau rating dari penerbit maupun instrumen surat utang tersebut," terangnya.
Menurutnya, jika penerbitan surat utang BUMN dibatasi, maka peringkat dari obligor pelat merah juga akan semakin stabil.
"Walaupun mungkin akan ada penurunan yield jika ratingnya terjaga, tapi risiko akan jauh lebih rendah dibanding sebelumnya," pungkas Fikri.
