Bisnis.com, JAKARTA - Emiten maskapai BUMN, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) bersepakat memenuhi pembayaran 100 persen utang terhadap kreditur-kreditur dengan jumlah yang kecil.
Perseroan pun optimistis restrukturisasi utang melalui proses PKPU di pengadilan dapat berhasil, walaupun negosiasi dengan sejumlah lessor berlangsung alot.
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menjelaskan perpanjangan proses PKPU oleh pengadilan sampai 20 Maret 2022 sebagai dampak dari belum selesainya proses verifikasi tagihan dari para kreditur.
Menurutnya, tagihan yang yang begitu banyak dan kompleks membuat proses verifikasi membutuhkan waktu lebih lama. Di samping itu, perseroan juga terus menerus bernegosiasi dengan para kreditur khususnya kreditur besar.
"Kami sudah sepakat memberikan pembayaran atau recovery 100 persen kepada mereka yang tagihannya jumlahnya cenderung lebih kecil dibandingkan dengan yang lain," paparnya, Rabu (9/2/2022).
Meski demikian, Irfan tidak merinci besaran jumlah signifikan yang dimaksudnya. Lebih lanjut, komitmen ini terangnya, dapat memengaruhi keberlangsungan perusahaan.
Baca Juga
Dengan demikian, penyelesaian utang yang nilainya kecil ke sejumlah kreditur tersebut akan diselesaikan secara tunai setelah proses homologasi selesai.
Homologasi merupakan pemberian persetujuan atau konfirmasi perdamaian dari badan hukum yang memiliki otoritas resmi seperti pengadilan antara debitur dan kreditur untuk mengakhiri kepailitan.
"Memang ada beberapa negosiasi kreditur besar yang cukup alot. Namun, situasi cukup positif, karena ketika mendaftar kreditur pkpu ingin menyatakan ke garuda saya bersedia bicara cari solusi, ini yang sedang dilakukan," urainya.
Irfan juga menjelaskan sudah turun langsung bernegosiasi dengan kreditur besar dan kecil dengan meminta maaf dan menawarkan proposal perdamaian.
"Saya kira betul memang ada yang keberatan, tapi setelah kita bicara panjang lebar, mayoritas sudah setuju. Kami lagi bicara lebih banyak dan detil terkait angkanya, perubahannya, keinginannya, dan segala macam," katanya.
Saat ini dari total 39 lessor utama emiten berkode GIAA ini, terdapat 4 lessor yang sudah menyetujui proposal perdamaian, sementara 35 lessor lainnya masih dalam proses.
Kementerian BUMN dan Garuda Indonesia pun menargetkan minimal ada 7 lessor besar yang menyetujui proposal perdamaian, sehingga suara persetujuan dapat menghasilkan mayoritas.
Emiten bersandi GIAA ini juga berdiskusi lebih jauh dengan para pemberi sewa pesawat atau lessor tak hanya soal penyelesaian utang, melainkan termasuk kontrak baru di masa mendatang.
"Khusus lessor terkait sewa pesawat dan kontrak kami ke depan, diskusi dengan lessor agak complicated dan detail karena ada beberapa hal yang ingin mencapai kesepakatan bersama, pertama penyelesaian utang, dan kedua yang menarik soal kontrak ke depan," terangnya.
GIAA meminta basis rencana bisnis agar harga sewa harus diturunkan selama masa pandemi belum selesai dan meminta pembayaran yang sifatnya variabel atau pembayaran berdasarkan jam pesawat terbang, sehingga ketika pesawat tidak terbang tidak perlu dibayar biaya sewanya.
"Garuda dinilai membuat business plan kok tidak agresif, tidak terbang ke sini, tapi kami katakan memang kalau dalam kondisi normal bisa sampaikan itu [bisnis agresif]. Namun, kondisi saat ini harus sangat hati-hati jangan terlalu agresif dan jangan terlalu konservatif. Keinginan lessor mendukung Garuda itu sangat ditentukan kepercayaan terhadap Garuda ke depan," paparnya.
Saat ini, total utang GIAA mencapai US$9,8 miliar kepada kreditur lebih dari 800 entitas. Total pendapatan di masa pandemi dibandingkan dengan 2019 turun hampir 70 persen, sehingga operating margin menjadi negatif 70 persen dari kondisi pra Covid-19.
Selain itu, perseroan juga mencatatkan nilai ekuitas negatif US$3 miliar atau Rp42,9 triliun karena penurunan pendapatan lebih besar dibandingkan dengan penurunan biaya.
