Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akan merilis Surat Berharga Negara (SBN) Ritel terakhir pada tahun ini di awal November mendatang. Kali ini, pemerintah akan menawarkan Sukuk Tabungan (ST) seri ST008.
Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Kementerian Keuangan Dwi Irianti mengatakan penawaran ST008 akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, yakni mulai 1 November mendatang.
“Insya Allah penawaran masih on schedule seperti yang ditetapkan sebelumnya,” katanya saat dihubungi pada Rabu (27/10/2021).
Dwi mengatakan pihaknya optimistis animo masyarakat terhadap ST008 akan tetap besar. Hal ini seiring dengan tingkat likuiditas domestik yang masih cukup melimpah.
Selain itu, ST008 merupakan seri green sukuk ritel yang dananya akan digunakan untuk mendukung penyelamatan bumi.
Di sisi lain, ia memperkirakan jumlah penjualan ST008 tidak akan sebesar seri-seri SBN yang ditawarkan sebelumnya. Hal tersebut mengingat sifat ST008 yang tidak dapat diperdagangkan atau non tradeable.
Baca Juga
“Selain itu, target pemerintah untuk seri ini juga tidak akan terlalu besar,” tambahnya.
Adapun sepanjang tahun ini, pemerintah telah menerbitkan 5 SBN ritel terdiri atas 1 savings bonds ritel (seri SBR009), 2 sukuk ritel (seri ST014 dan ST015), dan 2 obligasi negara ritel (seri ORI019 dan ORI020).
Seri ST008 merupakan seri SBN Ritel terakhir yang dipasarkan pemerintah pada tahun ini. Awal tahun 2021 lalu, pemerintah telah menetapkan akan menawarkan 6 seri SBN Ritel.
Akumulasi nilai pemesanan keempat SBN ritel tersebut mencapai Rp92,2 triliun. Seri SR015 menjadi yang paling banyak dipesan dengan jumlah pemesanan yang ditetapkan Rp27 triliun.
Sementara itu, pada 2020 lalu pemerintah telah menerbitkan 6 SBN ritel terdiri atas 1 savings bonds ritel (seri SBR009), 2 sukuk ritel (seri ST012 dan ST013), 2 obligasi negara ritel (seri ORI017 dan ORI018), dan 1 sukuk tabungan (seri ST007).
Akumulasi nilai pemesanan keenam SBN ritel tersebut mencapai Rp76,78 triliun. Seri SR013 menjadi yang paling banyak dipesan dengan jumlah pemesanan yang ditetapkan Rp25,67 triliun.
