Bisnis.com, JAKARTA — Lelang surat berharga syariah negara atau sukuk negara, Selasa (20/4/2021), menghasilkan penawaran masuk senilai Rp17,9 triliun.
Berdasarkan siaran pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pemerintah telah melakukan lelang surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara. Lelang hari ini merupakan lelang sukuk negara kedelapan di tahun 2021.
Hasilnya, total penawaran yang masuk senilai Rp17,9 triliun untuk enam seri SBSN yang terdiri atas 1 surat perbendaharaan negara syariah (SPN-S) dan lima project based sukuk (PBS). Jumlah tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan hasil penawaran pada lelang sebelumnya sebanyak Rp14,55 triliun.
Hasil lelang menunjukkan penawaran terbanyak masuk untuk seri PBS027 yang jatuh tempo 15 Mei 2023 dengan total Rp5,83 triliun. Dari penawaran yang masuk, yield atau imbal hasil rerata tertimbang yang dimenangkan 4,81 persen dengan jumlah nominal dimenangkan Rp3,75 triliun.
Seri selanjutnya yang paling diincar oleh investor yakni PBS017 yang jatuh tempo 15 Oktober 2025 dengan total penawaran masuk Rp2,76 triliun. yield rerata tertimbang yang dimenangkan 5,73 persen dengan jumlah nominal yang dimenangkan Rp0,40 triliun.
Sementara itu, pemerintah tidak menyerap sukuk seri PBS029 yang mengumpulkan penawaran sebanyak Rp2,08 triliun pada hari ini.
Baca Juga
Adapun, total nominal yang dimenangkan dari kelima seri yang ditawarkan senilai Rp7,69 triliun.
Seri | Jatuh Tempo | Penawaran Masuk | Jumlah Dimenangkan | Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan |
---|---|---|---|---|
SPNS 07102021 | 7 Oktober 2021 | Rp2,05 triliun | Rp2,05 triliun | 3,21% |
PBS027 | 15 Mei 2023 | Rp5,83 triliun | Rp3,75 triliun | 4,81% |
PBS017 | 15 Oktober 2025 | Rp2,76 triliun | Rp0,40 triliun | 5,73% |
PBS029 | 15 Maret 2034 | Rp2,08 triliun | - | -
|
PBS004 | 15 Februari 2037 | Rp2,47 triliun
| Rp0,015 triliun | 6,67%
|
PBS028 | 15 Oktober 2046 | Rp2,69 triliun | Rp1,150 triliun | 7,23%
|
Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu)