Bisnis.com, JAKARTA - Permintaan yang masuk dalam lelang surat berharga syariah negara, Selasa (5/5/2020), diprediksi masih akan membaik meski investor asing masih cenderung wait and see.
Pemerintah akan melelang lima seri surat berharga syariah negara (SBSN) dengan target indikatif Rp8 triliun. Seri sukuk negara yang akan dilelang yakni satu surat perbendaharaan negara syariah (SPN-S) dan empat project based sukuk (PBS) untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2020.
Seri SPN-S yang akan ditawarkan yakni SPN-S 06112020 dengan tingkat imbalan diskonto. Sukuk itu memiliki periode jatuh tempo pada 6 November 2020.
Selanjutnya, PBS-002 jatuh tempo pada 15 Januari 2022 dengan tingkat imbalan 5,45 persen, PBS-026 jatuh tempo pada 15 Oktober 2024 dengan tingkat imbalan 6,625 persen.
Kemudian, PBS-007 jatuh tempo pada 15 September 2040 dengan tingkat imbalan 9,00 persen, dan PBS-005 jatuh tempo pada 15 April 2043 dengan tingkat imbalan 6,75 persen.
Kelima sukuk itu memiliki underlying asset atau jaminan berupa proyek atau kegiatan dalam APBN tahun 2020 dan barang milik negara. Proses setelmen akan berlangsung pada 8 Mei 2020.
Baca Juga
Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Indonesia Ramdhan Ario Maruto mengatakan Bank Indonesia (BI) akan memantau lelang SBSN, Selasa (5/5/2020). Bahkan, pihaknya meyakini bank sentral akan kembali masuk di pasar perdana.
Ramdhan memprediksi penawaran yang masuk masih akan didominasi dari investor domestik. Menurutnya, investor asing belum banyak masuk ke pasar obligasi domestik karena ketidakpastian masih tinggi akibat penyebaran Covid-19.
“Perkiraan saya masih akan masuk penawaran sekitar Rp20 triliun,” ujarnya kepada Bisnis.com, Senin (4/5/2020).
Berdasarkan catatan Bisnis.com, penawaran yang masuk dalam lelang SBSN senilai Rp18,38 triliun pada, Selasa (21/4/2020). Dalam kesempatan itu, BI masuk ke pasar perdana dengan memenangkan Rp1,7 triliun dari total Rp9,98 triliun yang dimenangkan oleh pemerintah.
Penawaran lelang SBSN sempat mencapai titik terendah sepanjang periode berjalan pada lelang 24 Maret 2020. Saat itu, penawaran yang masuk hanya senilai Rp14,60 triliun.
Di lain pihak, Economist PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Fikri C. Permana memprediksi permintaan yang masuk untuk lelang SBSN sekitar Rp10 triliun hingga Rp15 triliun. Dari sisi tenor dan risk averse, pihaknya memprediksi SPN akan diburu.
“Sementara dari imbal hasil, PBS007 cukup menarik sepertinya,” jelasnya.
Fikri menilai investor asing mulai bergerak ke pasar Indonesia. Akan tetapi, diperkirakan merekan akan lebih dulu masuk ke instrumen surat utang negara (SUN) dibandingkan dengan SBSN.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), kepemilikan asing di SBSN yang dapat diperdagangkan senilai Rp27,03 triliun. Posisi itu menyusut dari akhir tahun lalu senilai Rp28,44 triliun.
Associate Director of Research and Investment Pilarmas Sekuritas Maximilianus Nico Demus menilai investor asing masih cenderung wait and see untuk masuk ke pasar obligasi Indonesia.
Menurutnya, faktor perkembangan penyebaran Covid-19 dan kembali memanasnya hubungan Amerika Serikat dan China menjadi pertimbangan.
Nico berharap penawaran yang masuk dalam lelang SBSN akan lebih tinggi dari biasanya. Pihaknya mengharapkan penawaran yang masuk bisa di sekitar Rp20 triliun hingga Rp30 triliun.
“Kami melihat Rp20 triliun—Rp30 triliun cukup menjadi angin segar di tengah kondisi saat ini,” jelasnya.
Penawaran Masuk dalam Lelang SBSN Periode Berjalan 2020
Periode Lelang | Jumlah Penawaran Masuk | Jumlah Yang Dimenangkan |
14 Januari 2020 | Rp59,143 triliun | Rp7 triliun |
28 Januari 2020 | Rp46,914 triliun | Rp8 triliun |
11 Februari 2020 | Rp69,574 triliun | Rp8 triliun |
25 Februari 2020 | Rp60,544 triliun | Rp7 triliun |
10 Maret 2020 | Rp36,731 triliun | Rp8 triliun |
24 Maret 2020 | Rp14,609 triliun | Rp6,6 triliun |
7 April 2020 | Rp18,00 | Rp6,29 triliun |
18 April 2020 | Rp18,83 | Rp9,98 |
Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan