Bisnis.com, JAKARTA -- Perang dagang antara AS dan China belum menunjukkan tanda-tanda usai. Pada awal pekan ini, perang dagang pun berubah menjadi perang mata uang setelah Pemerintah AS menuding China sebagai manipulator nilai tukar setelah yuan melemah secara drastis.
Meningkatnya tensi antara kedua negara membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi 2,59 persen dan 0,91 persen dalam 2 hari berturut-turut. Kurs tengah Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) rupiah juga melemah hampir 1 persen dari Rp14.203 pada Jumat (2/8/2019), menjadi Rp14.344 pada Selasa (6/8).
Dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Rabu (7/8/2019), Direktur Strategi Investasi dan Kepala Makroekonomi Bahana TCW Investment Management Budi Hikmat menyarankan investor untuk mengambil sikap defensif dalam menyikapi memburuknya perseteruan AS-China.
Dia memandang keputusan Beijing melemahkan mata uangnya disebabkan makin menipisnya surplus neraca transaksi berjalan mereka. China dinilai melakukan pelemahan sebagai balasan atas pernyataan Presiden AS Donald Trump, yang mengancam akan kembali memberlakukan tarif impor mulai September 2019.
Pelemahan yuan secara drastis dikhawatirkan memicu pelemahan mata uang dengan sengaja di regional.
Budi menuturkan kebijakan China ini juga mempersulit upaya Indonesia untuk memangkas defisit neraca dagang dengan Negeri Panda, yang terus memburuk sejak 2012. Tahun lalu, angka defisitnya mencapai US$18,4 miliar atau meningkat 44,8 persen dibandingkan realisasi 2017.
Baca Juga
“Risiko pelemahan dan peningkatan volatilitas nilai tukar rupiah menurunkan keleluasaan Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga untuk memacu pertumbuhan ekonomi lebih besar tapi tanpa memicu defisit neraca berjalan. Jadi, sebaiknya investor menyikapi perkembangan saat ini, secara defensif. Sebaiknya berinvestasi pada aset-aset yang lebih aman dari volatilitas dan rendah risiko. Selain reksa dana pasar uang, Surat Berharga Negara (SBN) dapat menjadi pilihan sebab pokoknya aman, cuan nyaman, dan likuiditas lancar,” paparnya.
Sementara itu, investor saham disarankan untuk lebih selektif. Budi menyebut saat ini, yang berlaku adalah istilah There Is No Alternative (TINA).
"Pada masa lalu, penurunan suku bunga memacu pertumbuhan laba sektor properti dan otomotif. Namun, saat ini, kedua sektor tersebut menghadapi tantangan penurunan daya beli, sejalan dengan pelemahan harga komoditas primer andalan ekspor Indonesia," ucapnya.
Investor pun kemudian memilih saham perbankan yang valuasinya sudah mahal. Sektor ini diyakini mendapat manfaat pelebaran marjin keuntungan dengan penurunan bunga deposito, sedangkan bunga kredit relatif tetap.
Adapun saham yang harus diwaspadai adalah yang berbasis komoditas dan energi, seperti tambang dan CPO serta energi yang menyebabkan polusi lingkungan.
Menurut Budi, Pemerintah China diyakini akan memilih energi yang lebih ramah lingkungan dengan booming shale-gas di AS. Pilihan ini memiliki konsekuensi menurunkan permintaan impor batu bara dari Indonesia.
Dalam jangka panjang, perang dagang AS-China akan memengaruhi profil arus perdagangan dan investasi internasional. Data Pemerintah AS menunjukkan bahwa Vietnam, Korea Selatan, dan Taiwan mendapatkan keuntungan terbesar akibat perang dagang dalam periode Januari-Mei 2019.
Vietnam mencatatkan surplus neraca dagang sebesar US$21,6 miliar dengan AS, tumbuh 42,6 persen dibandingkan kumulatif Mei 2018. Dalam periode yang sama, surplus neraca dagang China terpangkas 10 persen menjadi US$137 miliar, sedangkan surplus neraca dagang Indonesia menyusut 12,2 persen menjadi US$5,1 miliar.
“Indonesia memiliki banyak tantangan dalam upaya mengendalikan defisit neraca berjalan dan bersaing dengan negara tetangga, seperti Vietnam. Selain faktor infrastruktur, kepastian hukum dan insentif pajak, banyak keluhan investor asing terkait dengan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Indonesia yang harus segera dibenahi. Investor tampaknya menanti susunan kabinet pemerintah yang baru yang diharapkan lebih efektif meningkatkan investasi asing masuk ke Indonesia,” jelas Budi.
