Bisnis.com, JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan sulit mencapai level 5% akibat pengenaan tarif impor oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap Indonesia.
Sebagaimana diketahui, tarif impor tersebut resmi diumumkan oleh Trump, Rabu (2/4/2025), waktu setempat. Seluruh negara diganjar tarif impor 10%, sedangkan beberapa negara seperti Indonesia turut dikenakan tarif resiprokal (reciprocal tariffs) lebih tinggi berdasarkan hambatan perdagangan dengan AS. Adapun, Indonesia dikenakan tarif impor bea masuk perdagangan sebesar 32%.
Harry Su, Managing Director–Research Samuel Sekuritas Indonesia, menyampaikan pengenaan Tarif Trump membuat dunia mengalami pelambatan pertumbuhan ekonomi, termasuk Indonesia.
“Pada tahap siklus pasar ini, kami memperkirakan pertumbuhan PDB Indonesia pada 2025 akan melambat menjadi 4,5%-4,6%, turun dari estimasi sebelumnya 4,97%. Hal ini terutama disebabkan oleh beberapa faktor,” ujarnya dalam publikasi riset, Jumat (4/4/2025).
Faktor pertama, kata Harry Su, depresiasi rupiah akibat defisit transaksi berjalan yang semakin melebar menuju 2% dari sebelumnya 1,4%. Hal ini disebabkan oleh turunnya ekspor ke AS (yang berkontribusi 11% dari total ekspor Indonesia) seperti elektronik, garmen, alas kaki, dan makanan laut.
Selain itu, harga komoditas yang lebih rendah (mencakup 60% dari total ekspor Indonesia) dapat menekan neraca perdagangan. Perlu dicatat bahwa harga minyak turun 7% setelah pemberlakuan tarif Trump, meskipun ekspor CPO Indonesia ke China dapat didorong oleh keputusan China untuk memberlakukan tarif balasan 32% terhadap produk AS, termasuk minyak kedelai.
Baca Juga
Faktor kedua, yuan China yang lebih lemah ke depan akan menurunkan kinerja mata uang regional, termasuk rupiah. Akibat tekanan pada mata uang lokal, suku bunga Indonesia mungkin akan tetap lebih tinggi lebih lama, membebani pertumbuhan ekonomi negara.
Mengingat bahwa The Fed harus menghadapi inflasi yang lebih tinggi ke depan, penurunan suku bunga mungkin tidak akan terwujud tahun ini, yang dapat menurunkan pertumbuhan global secara keseluruhan.
Faktor ketiga, di Indonesia sendiri, pertumbuhan ekonomi akan sangat terpengaruh oleh penurunan ekspor nikel dan komoditas lainnya, penurunan sektor pariwisata dan perhotelan, serta melemahnya daya beli domestik.
Adapun, dalam UU APBN 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini dipatok sebesar 5,2%, lebih tinggi dari realisasi 2024 sebesar 5,03%.
Menurut Harry Su, ke depan Indonesia memerlukan tidak hanya tindakan cepat, tetapi juga kebijakan luar biasa dari pemerintah.
Ketidakpastian mengenai perombakan kabinet (ada informasi hingga 20 jabatan dapat diubah) harus segera diatasi karena bulan Mei sudah dekat, dan semester I/2025 akan segera berakhir.
Mengingat kelemahan pasar saat ini, Indonesia sangat membutuhkan perombakan kabinet ini dapat menghadirkan menteri-menteri baru yang mampu, kompeten, dan bebas dari moral hazard. Selain itu, rencana Presiden Prabowo Subianto dan hasil pertemuannya dengan pelaku pasar modal juga membantu stabilitas Indonesia ke depan.
Selain itu, Harry meniai perlunya pertemuan terkoordinasi yang dibentuk oleh Presiden dengan para menteri, Bank Indonesia, dan pejabat terkait lainnya untuk mengatasi depresiasi rupiah, pembatasan anggaran, pelambatan ekonomi, dan proyek-proyek awal Danantara.
Mengenai tarif Trump, pelaku pasar menunggu siapa yang akan pergi ke Washington untuk bernegosiasi. Kredibilitas dan keberhasilan tim negosiasi ini ke AS tentunya akan membantu membentuk sentimen pasar modal dan berpotensi meredakan kekhawatiran investor.
