Bisnis.com, JAKARTA— Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bakal mengantongi setoran dividen final dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) senilai Rp16,79 triliun.
Seperti diberitakan Bisnis, Rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI (BBRI) memutuskan untuk membagikan dividen senilai Rp51,74 triliun atau Rp343,40 per saham dari laba bersih tahun buku 2024.
Sebagai informasi, laba bersih BRI sepanjang tahun lalu mencapai Rp60,64 triliun. Jika dibandingkan dengan laba bersih 2024, maka besaran rasio dividen sebesar 85,32%.
Sebelumnya, perseroan telah membagikan dividen interim sebesar Rp135 per saham atau sebesar Rp20,33 triliun pada 15 Januari 2025. Jumlah itu akan diperhitungkan sebagai bagian dari dividen BRI tahun buku 2024.
Dengan demikian, dividen final yang diterima pemegang saham senilai Rp208,40 per saham.
Nantinya, mayoritas dividen final BBRI akan masuk ke kantong PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sebagai perusahaan Holding Operasional Danantara.
Hal itu sejalan dengan pengalihan kepemilikan 80.610.976.875 saham Seri B atau 53,19% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh BRI melalui mekanisme inbreng yang dilaksanakan Negara RI kepada BKI.
Sekretaris Perusahaan BRI Agustya Hendy Bernadi menjabarkan BKI merupakan Perusahaan Induk Operasional (Holding Operasional) sebagaimana diatur dalam UU BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara RI. Holding Operasional yang dimaksud ada di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
“Pengalihan saham milik Negara RI sebagaimana Akta Inbreng tersebut merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yaitu UU BUMN dan PP 15/2025,” tulisnya dalam keterbukaan informasi, Senin (24/3/2025).
Dengan kepemilikan saham BRI sebanyak 80,61 miliar, Danantara melalui BKI sebagai Holding Operasional berpotensi meraih dividen final dari BRI sebanyak Rp16,79 triliun.
Sebelum Danantara didirikan, setoran dividen dari emiten BUMN masuk ke kas negara sebagai sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan.
Terpisah, Managing Director - Research & Digital Production Samuel Sekuritas Indonesia, Harry Su, menyoroti pentingnya tata kelola dalam operasional Danantara, menyusul pengangkatan sejumlah tokoh ke dalam jajarannya.
Menurutnya, meskipun komposisi tim terlihat solid di atas kertas, independensi dari intervensi politik masih menjadi faktor penting yang perlu dibuktikan ke depan.
“Secara teori, nama-nama yang diumumkan terlihat baik, itulah sebabnya pasar mengalami rebound dari titik terendahnya. Namun, bagi kami, isu yang paling penting tetaplah tata kelola,” ujarnya, Senin (24/3/2025).
Dia menilai setidaknya harus menunggu hingga akhir tahun ini untuk melihat apakah Danantara dapat bebas dari campur tangan politik dalam mengambil keputusan.
Di samping itu, Harry turut mencermati besarnya dana yang akan dikelola Danantara dalam waktu dekat. Hal tersebut mengingat aliran dividen dari berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan mengalir dalam beberapa pekan ke depan.
