Bisnis.com, JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir dipastikan masih memiliki pengaruh besar di ekosistem perusahaan pelat merah, meski Badan Pengelola Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah diluncurkan.
Hal itu setidaknya tecermin dari posisi Erick Thohir yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara. Dia bakal mengawasi lembaga baru itu bersama Muliaman D. Hadad selaku Wakil Ketua Dewan Pengawas, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair sebagai anggota.
Di samping itu, negara melalui Kementerian BUMN juga masih menggenggam 1% saham seri A Dwiwarna atau Merah Putih. Danantara sendiri akan memiliki 99% saham seri B, baik di holding investasi maupun operasional.
Saham seri A Dwiwarna diketahui memiliki sejumlah hak istimewa, yang mencakup persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), usulan agenda RUPS, serta akses terhadap data dan dokumen perusahaan sesuai perundang-undangan.
Pemegang saham seri A juga berwenang menetapkan pedoman atau kebijakan strategis dalam berbagai bidang, serta merombak susunan pengurus BUMN.
“Hak untuk mengangkat dan memberhentikan direksi dan dewan komisaris atas persetujuan presiden,” tulis Pasal 4C Ayat (3) poin e dalam draf Undang-undang (UU) BUMN tertanggal 4 Februari 2025, dikutip Selasa (25/2/2025).
Baca Juga
Dalam pemberitaan Bisnis.com sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menjelaskan bahwa peran Kementerian BUMN tetap krusial meskipun sebagian besar aset perusahaan pelat merah akan dikelola Danantara.
“Meski Danantara mengelola aset BUMN, kami tetap bekerja erat dengan Kementerian BUMN,” ujar Rosan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (24/2/2025).
Rosan menegaskan bahwa kendati Danantara memegang 99% saham seri B, Kementerian BUMN akan tetap memiliki 1% saham seri A Dwiwarna. Artinya, Kementerian akan tetap berperan dalam pengawasan dan pengelolaan.
Di sisi lain, lanjutnya, pengalaman serta pengetahuan Kementerian BUMN dalam mengelola perusahaan negara dinilai sangat berharga. Untuk itu, Danantara akan terus berkolaborasi guna mengoptimalkan kinerja BUMN yang ada.
“Kami akan terus merencanakan langkah-langkah ke depan bersama Kementerian BUMN, baik untuk jangka pendek, menengah, maupun panjang. Kolaborasi ini penting agar perjalanan Danantara berjalan lebih baik,” ucap Rosan.
PROSES INBRENG
Dalam perkembangan lain, proses pengalihan atau inbreng kepemilikan saham dari Kementerian BUMN kepada Danantaran bakal dilakukan secara bertahap.
Juru Bicara Kementerian BUMN Putri Violla menyampaikan bahwa proses inbreng akan berfokus pada 7 BUMN yang akan dikelola Danantara dalam tahap awal.
Tujuh BUMN tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., dan MIND ID.
“Sejauh ini, seperti itu rencananya. Jadi kalau sekarang mungkin yang 7 [BUMN] dulu,” ujar Putri di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (25/2/2025).
Putri mengatakan bahwa sesuai dengan rencana, seluruh BUMN akan dikelola Danantara. Namun, dia belum dapat menjelaskan rincian dari tahapan itu.
“Kalau sudah ada informasi lebih lanjut nanti kami kasih informasinya,” tuturnya.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria turut memastikan bahwa seluruh BUMN akan dikelola di Danantara.
Dony, yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, menyatakan bahwa proses inbreng seluruh saham BUMN ke Danantara bakal dirampungkan pada Maret 2025. Hal ini sesuai dengan jadwal rapat umum pemegang saham atau RUPS.
“Akhir Maret, semua saham harus sudah di-inbreng,” pungkas Dony.
