Bisnis.com, JAKARTA – Tiga saham emiten BUMN, yakni BMRI, BBNI, dan TLKM terpantau berada di zona merah setelah Presiden Prabowo Subianto meluncurkan BPI Danantara.
Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara alias Danantara di Istana Merdeka, Senin (24/2/2025).
Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2025 yang mengatur Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Danantara.
“Selanjutnya, saya juga menandatangani Keputusan Presiden No. 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPI Danantara Indonesia,” ujar Presiden Prabowo dalam kesempatan tersebut.
Danantara dipastikan menaungi tujuh BUMN beraset jumbo. Tujuh BUMN itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan MIND ID.
Lembaga baru tersebut juga dikabarkan bakal mengelola aset hingga lebih dari US$900 miliar dan menjadi mesin baru bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Melansir data Bursa Efek Indonesia (BEI), sebanyak 3 dari 4 emiten BUMN yang bakal dikelola Danantara tercatat mengalami koreksi harga saham. Hingga pukul 10.45 WIB, saham TLKM memimpin dengan penurunan sebesar 0,75% menuju level Rp2.630 per saham.
Selanjutnya adalah saham BBNI yang membukukan penurunan sebesar 0,70% menjadi Rp4.270 per saham dan saham BMRI terkoreksi 0,49% menjadi Rp5.050.
Berbanding terbalik, saham BBRI masih mencatatkan kenaikan 0,51% ke level Rp3.910 per saham.
Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef, Andry Satrio Nugroho, sebelumnya mengatakan bahwa terdapat berbagai spekulasi yang akan mengisi jabatan sebagai penggawa BPI Danantara.
Selain kepala badan pelaksana Danantara, siapa yang akan mengisi jajaran direksi holding investasi dan operasional juga menjadi pertanyaan masyarakat.
“Jika mereka yang mengelola ini justru punya afiliasi politik, merupakan keluarga dari pejabat publik, pimpinan kementerian saat ini, maka sudah dipastikan bahwa moral hazard terjadi dan akuntabilitas badan ini akan semakin dipertanyakan,” ujar Andry.
Dia menuturkan ada sejumlah risiko apabila Dananatara dipegang oleh non-profesional, birokrat, terafiliasi politik, dan tidak sesuai kepakaran di bidangnya.
Pertama, akan terjadi capital outflow di indeks harga saham gabungan (IHSG). Aliran keluar dana asing juga berisiko membayangi pasar surat berharga negara, sehingga memperkecil kepemilikan asing pada instrumen tersebut.
“[Kedua] tujuh perusahaan BUMN di bawah Danantara yang melantai di bursa akan mengalami koreksi nilai sahamnya besar-besaran di hari pertama pengumuman. Saham Himbara menjadi yang paling terdampak besar,” ucap Andry.
Ketiga, lanjut Andry, adalah risiko pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menuju level Rp16.500. Terakhir, Danantara dinilai akan sulit meraih pendanaan investor asing di masa mendatang.
Oleh karena itu, dia berharap pemegang kendali Danantara adalah profesional yang teruji dalam pengelolaan dana investasi dan berpengalaman dalam mengelola bisnis korporasi untuk menghindari dampak jangka pendek serta panjang.
“Kepala badan serta jajaran direksi [Danantara] harus diisi oleh profesional yang tidak terlibat pada kepentingan politik praktis. Jika tidak, maka kredibilitas Danantara akan dipertaruhkan,” pungkasnya.
Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
