Bisnis.com, JAKARTA — Seluk beluk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang akan diluncurkan Presiden Prabowo pada 24 Februari 2025 tengah menjadi sorotan publik. Sosok Burhanuddin Abdullah pun tak bisa dilepaskan dari Danantara lantaran turut mendorong gagasan embrio superholding BUMN itu.
Burhanuddin merupakan Dewan Pakar Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Selain ahli di bidang ekonomi, moneter, dan perbankan, mantan Gubernur Bank Indonesia itu tercatat memiliki sepak terjang di dunia politik dan dikenal sebagai politisi Partai Gerindra.
Meski tidak menyebut secara eksplisit soal pembentukan entitas baru untuk mengelola badan usaha milik negara (BUMN), Burhanuddin sempat memaparkan gagasan soal transformasi BUMN pada akhir September 2024. Saat itu, Prabowo Subianto masih berstatus presiden terpilih lantaran baru resmi dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024.
Kisi-kisi transformasi BUMN disampaikan Burhanuddin dalam UOB Indonesia Economic Outlook 2025 pada 25 September 2024. Saat itu, dia memaparkan beberapa program penguatan kelembagaan yang disusun oleh think tank Prabowo-Gibran di sektor ekonomi.
“Kita ingin melakukan transformasi kelembagaan BUMN kita,” ucapnya kala itu.
Burhanuddin menyampaikan BUMN Indonesia secara akumulasi diperkirakan memiliki valuasi US$1 triliun. Namun, sumbangannya terhadap negara dinilai perlu ditingkatkan.
“BUMN kita ini ternyata dikumpul-kumpul jumlahnya itu kira-kira 1 triliun dolar atau sekitar 60% PDB kita, tetapi sumbangannya sekarang ini barangkali harus kita perbaiki, harus kita tingkatkan,” imbuhnya.
Untuk meningkatkan kontribusi BUMN terhadap ekonomi Indonesia yang ditargetkan tumbuh 7%-8% pada era Prabowo, Burhanuddin menginisiasi proses transformasi BUMN.
“Sehingga harus ada transformasi kelembagaan tranformasi bisnis, transformasi kultural, dan transformasi manajemen. Jadi itu yang nanti barangkali kita akan lakukan sejak Januari 2025 yang akan datang.”
Gagasan transformasi BUMN itu kemudian termanifestasi dalam entitas baru bernama BPI Danantara. BPI Daya Anagata Nusantara secara etimologis berarti badan pengelola investasi yang memiliki kekuatan untuk masa depan Nusantara.
Ide badan pengelola investasi ini sebenarnya sempat dilontarkan oleh Soemitro Djojohadikusumo, ayah Prabowo Subianto. Saat itu, Soemitro menjabat menteri pada era Presiden ke-2 RI Soeharto. Namun, gagasan Soemitro ditolak oleh pemimpin rezim Orde Baru itu.
Nama Danantara tiba-tiba muncul ke publik setelah Presiden Prabowo melantik Muliaman D. Hadad sebagai penjabat Kepala BPI Danantara. Pelantikan itu berlangsung pada 22 Oktober 2024 atau 2 hari setelah Presiden Prabowo resmi berkantor di Istana Negara, Jakarta.
BPI Danantara resmi terbentuk setelah DPR RI dan pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dalam Sidang Paripurna 4 Februari 2025. Amandeman UU BUMN itu menjadi payung hukum dan menjabarkan aturan tentang BPI Danantara dalam BAB IC.
“Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara secara resmi didirikan dan dibentuk dalam rangka melakukan konsolidasi pengelolaan BUMN, serta mengoptimalisasi pengelolaan dividen dan investasi,” kata Menteri BUMN Erick Thohir di gedung DPR, Selasa (4/2/2025).
Setelah punya payung hukum, Presiden Prabowo Subianto menargetkan BPI Danantara bakal diluncurkan pada 24 Februari 2025. Menjelang peluncuran Danantara itu nama Burhanuddin Abdullah kembali ramai diperbincangkan.
Dalam catatan Bisnis, Burhanuddin menyelesaikan pendidikan Sarjana Pertanian di Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 1974. Kemudian, meraih gelar MA dalam bidang Ekonomi dari Dept. of Economics, Michigan State University, AS pada 1984.
Dia memulai perjalanan karier di Bank Indonesia sejak 1981 sebagai staf di Urusan Kredit dan Urusan Riset Ekonomi & Statistik, kemudian sebagai Staf Gubernur. Selanjutnya, pada 1989-1990, dia ditugaskan sebagai Fixed-Term Staff di IMF, Washington, DC, yang dilanjutkan sebagai Assistant Executive Director juga di IMF pada 1990-1993.
Burhanuddin menjabat Kepala Bagian Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan Internasional sampai dengan 1995. Dalam tahun yang sama, dia juga diangkat sebagai Wakil Kepala Urusan Luar Negeri selama 1 tahun, kemudian menjadi Wakil Kepala Urusan Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter sampai dengan 1998.
Dia sempat menjabat sebagai Deputi Gubernur berdasarkan Keppres RI No. 218/M Tahun 2000 pada 2 Agustus 2000 setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Direktorat Luar Negeri.
Setelah perjalanan panjang, Burhanuddin Abdullah akhirnya mengisi posisi Gubernur Bank Indonesia untuk periode 2003 hingga 2008.
Lepas dari posisi Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin dilantik menjadi Rektor Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN) pada 14 September 2011. Dia mengisi posisi Rully Indrawan yang telah menjabat pada 2007 hingga 2011.
Saat ini, Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama PT PLN (Persero) menggantikan Agus Martowardojo.
Rekam jejak Burhanuddin Abdullah tak lepas dari catatan hitam. Burhanuddin pernah dijatuhi vonis 5 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 2008 atas kasus penggunaan dana milik Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPPI) senilai Rp 100 miliar untuk bantuan hukum lima mantan pejabat Bank Indonesia, penyelesaian kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dan amandemen UU Bank Indonesia.
