Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan mencatat setoran dividen BUMN yang masuk dalam pos kekayaan negara dipisahkan, mencapai Rp86,38 triliun per Desember 2024. Nilai ini mayoritas berasal dari sektor perbankan.
Berdasarkan laporan APBN Kita periode Desember 2024, realisasi itu tumbuh 5,93% year on year (YoY) atau mencerminkan 100,62% dari target pemerintah.
Kementerian Keuangan atau Kemenkeu menyatakan bahwa perekonomian nasional yang pulih pada 2023 telah mendatangkan profit signifikan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya di sektor perbankan.
Alhasil, kontributor utama pendapatan KND berasal dari pembayaran dividen himpunan bank milik negara (Himbara) untuk tahun buku 2023 dengan nilai Rp49,59 triliun. Angka itu tumbuh 21,43% dibandingkan 2023 yang tercatat Rp40,84 triliun.
“Capaian tersebut menjadikan sektor perbankan sebagai kontributor utama setoran dividen BUMN kepada pemerintah,” tulis Kemenkeu, dikutip Senin (6/1/2025).
Sebelumnya, Kementerian BUMN mencatat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menjadi perusahaan pelat merah dengan setoran dividen terbesar ke kas negara dengan nilai Rp25,7 triliun per November 2024. Posisi itu disusul PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) yang menyetorkan dividen Rp17,1 triliun.
Baca Juga
Menteri BUMN Erick Thohir meyakini bahwa performa ini akan semakin baik seiring dengan upaya transformasi yang terus dilakukan perusahaan pelat merah.
“Saya yakin bahwa performa ini bisa semakin baik seiring dengan semangat BUMN untuk memaksimalkan potensi yang telah ada sekaligus mengeksplorasi peluang baru,” ujarnya dalam keterangan resmi pada November 2024.
Di sisi lain, Kementerian BUMN memandang kenaikan dividen menjadi suntikan positif bagi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang berencana meningkatkan pemasukan negara dari berbagai sektor.
Peningkatan dividen turut menjadi modal kuat untuk memenuhi target dividen yang dipatok Rp90 triliun pada 2025. Erick optimistis dapat mencapai target ini seiring kinerja positif yang dibukukan perusahaan negara hingga November 2024.
_______________________
Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
.jpg?w=300&h=221)
