Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) Entus Asnawi Mukhson mengungkapkan alasan di balik usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp2,09 triliun untuk tahun anggaran 2025.
Entus menyampaikan bahwa ada tiga faktor yang melatarbelakangi usulan PMN 2025. Pertama, injeksi tersebut akan digunakan untuk penyelesaian dua proyek strategis nasional (PSN) jalan Tol Jogja – Bawen dan Solo – Jogja.
Adapun faktor kedua adalah adanya perubahan kondisi pada pembangunan tol Solo – Jogja – Kulonprogo yang membuat saham ADHI bertambah dari 24% menjadi 47,18%.
“[Ketiga] perubahan kondisi pada pembangunan Tol Jogja – Bawen yaitu kenaikan biaya konstruksi dan investasi dari Rp14,2 triliun menjadi berkisar Rp18,3 triliun dalam upaya menjaga cagar budaya seperti Selokan Mataram dan situs penting lainnya,” ujarnya saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Senin (8/7/2024).
Selain itu, masih terkait dengan pembangunan Tol Jogja – Bawen, Entus menyampaikan bahwa adanya peningkatan saham ADHI dari 12,5% menjadi 13,16%. Hal ini dikarenakan pemegang saham lainnya tidak melakukan setoran modal pada 2022.
“PMN 2025 merupakan opsi terbaik, dengan adanya PMN akan memberikan perbaikan terhadap rasio keuangan ADHI, terutama pada rasio debt to equity,” pungkasnya.
Baca Juga
Sebagaimana diketahui, total ada 16 BUMN yang diusulkan meraih PMN 2025 dengan nilai Rp44,24 triliun. Sebagian besar PMN akan digunakan untuk menjalankan penugasan pemerintah.
Adapun injeksi modal terbesar PMN 2024 diarahkan kepada Hutama Karya yang diusulkan meraih Rp13,86 triliun. Dana itu rencananya digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.
Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa usulan PMN 2025 mayoritas digunakan untuk menggarap penugasan pemerintah dengan komposisi 69% atau Rp30,4 triliun. Sisanya, untuk pengembangan usaha mencapai 27%, sedangkan restrukturisasi hanya 4%.
“Nah ini yang masih kami dorong, apalagi kalau kita lihat catatannya memang 69% dari usulan PMN tersebut adalah penugasan pemerintah yaitu sebesar Rp30,4 triliun,” ujar Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada awal Juni 2024.
Erick menyatakan dengan melihat komposisi tersebut, maka porsi terbesar digunakan untuk menuntaskan penugasan pemerintah. Oleh karena itu, Ketua Umum PSSI ini berharap pihaknya mampu mendapatkan hasil maksimal dari usulan tersebut.
“Walapun sepertinya angka yang kami usulkan, dari Kementerian Keuangan sendiri melihat tidak bisa memberikan secara maksimal. Namun, kami masih berusaha,” kata Erick.
________
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
