Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

OJK Optimistis Transaksi Bursa Karbon Naik pada 2024, Ini Faktor Pendukungnya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis transaksi Bursa Karbon dapat berkembang dengan baik karena beberapa faktor pendukung.
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berbincang dengan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar (kedua kiri) usai peluncuran Bursa Karbon Indonesia, Selasa (26/9/2023) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (kiri), serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar (kanan). / dok.Setpres
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berbincang dengan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar (kedua kiri) usai peluncuran Bursa Karbon Indonesia, Selasa (26/9/2023) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (kiri), serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar (kanan). / dok.Setpres

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis transaksi di Bursa Karbon sepanjang 2024 ini dapat berkembang dengan baik. Menurut OJK, terdapat beberapa faktor yang mendukung perkembangan Bursa Karbon tahun ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan terdapat beberapa faktor yang akan membuat Bursa Karbon berkembang di tahun ini. Salah satunya adalah peningkatan jumlah unit karbon yang ditransaksikan, baik penambahan unit karbon dari skema karbon kredit atau SPEGRK dan potensi penambahan unit karbon dari skema allowance. 

"Tentunya hal ini juga perlu didukung semua sektor industri dalam pemenuhan target net zero pemerintah," ujar Inarno dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner, Selasa (9/1/2024). 

Saat ini, lanjutnya, sudah banyak industri yang telah memiliki target net zero baik dari industri umum, transportasi, perbankan, maupun pertambangan. 

Kedua, kata dia, faktor perdagangan Bursa Karbon luar negeri diharapkan dapat segera direalisasikan. Hal ini karena melihat potensi Indonesia yang mempunyai cadangan karbon dari sektor kehutanan dan kelautan. 

"Yang tak kalah penting penerapan pajak karbon karena dapat mendukung keseluruhan ekosistem perdagangan karbon," kata dia.

Di sisi yang lain, lanjut Inarno, koordinasi dengan Kementerian ESDM dan KLHK terus dilaksanakan OJK. Menurutnya, dalam hal ini ESDM berperan sebagai penerbit dan KLHK sebagai Kementerian yang mengatur SRN PPI.

Dia berharap dalam waktu dekat sistem yang ada di Kementerian ESDM dengan SRN PPI dapat terintegrasi dan segera terwujud. 

Adapun Inarno mencatat hingga 29 Desember 2023, terdapat 46 pengguna jasa di Bursa Karbon yang mendapatkan izin per 30 November 2023. Inarno juga menuturkan terdapat 41 pengguna jasa dengan total volume karbon sebesar 494.254 ton CO2e. 

Akumulasi dari nilai transaksi di Bursa Karbon sebesar Rp30,91 miliar, dengan rincian 30,38% transaksi di pasar reguler, 9,83% di pasar negosiasi, dan 59,79% di pasar lelang. 

"Tentu ke depannya potensi perdagangan bursa karbon diperkirakan masih akan terus meningkat mengingat hingga saat ini sudah semakin banyak industri yang memiliki target net zero emission," tutur dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper