Bisnis.com, JAKARTA — Anggota DPRD DKI Fraksi Demokrat Wita Susilowaty meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI untuk kreatif mencari pendanaan dan tidak bergantung kepada Penyertaan Modal Daerah (PMD).
Dia mengatakan perusahaan-perusahaan BUMD DKI diharapkan ke depan bisa mencari pendanaan tambahan agar tidak berngantung kepada PMD dan membebani APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
“Fraksi Demokrat meminta agar ke depannya BUMD DKI Jakarta lebih kreatif untuk mencari sumber pembiayaan agar tidak selalu bergantung kepada PMD dan membebani APBD Pemprov DKI,” ujar Wita di Gedung DPRD DKI, Selasa (10/10/2023).
Seperti diketahui, BUMD DKI memperoleh PMD sebesar Rp7,9 triliun pada RAPBD 2024. Adapun dana ini disalurkan kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) senilai Rp2,58 triliun, PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta sebesar Rp5,12 triliun, dan PT Penjamin Kredit Daerah sebesar Rp200 miliar.
Seiring dengan hal tersebut, Wita juga meminta Badan Pembinaan (BP) BUMD DKI untuk memastikan seluruh PMD yang diberikan tersebut dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya, dan direalisasikan tepat waktu.
“Supaya PMD yang sudah disalurkan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Jakarta,” jelasnya.
Baca Juga
Disamping itu, Demokrat juga meminta agar BUMD DKI dapat mengembangkan skema bisnis yang dijalankan selama ini. Sehingga dapat menarik perhatian para investor baru yang nantinya akan berinvestasi di Jakarta seiring akan menjadi kota bisnis.
“Diharapkan BUMD DKI dapat mengembangkan skema bisnis lainnya yang menarik bagi kalangan dunia usaha,” jelasnya.
Pada kesempatan yang berbeda, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sempat meminta BUMD DKI kreatif mencari pendanaan. Hal ini disampaikan seiring dengan dinyatakannya BUMD DKI mandul memberikan dividen.
Heru mengatakan, peran direktur utama sangat penting untuk dapat mendorong perusahaan-perusahaan BUMD DKI mendapatkan modal tambahan.
“Kalau bisa Direktur Utama [Dirut] BUMD bisa mencari pendanaannya sendiri, menjadi Dirut harus kreatif,” ujar Heru di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Selasa (25/7/2023).
Heru pun berencana untuk melakukan evaluasi terhadap BUMD DKI yang belum memberikan dividen terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Evaluasi ini nantinya akan menggandeng Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD).
“Semunya dievaluasi karena ada BP BUMD,” jelasnya.
