Wamen BUMN Waswas Polemik Utang Waskita (WSKT) Masuk Ranah Hukum

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian BUMN mulai mencemaskan persoalan utang obligasi milik PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) pada tahun ini berisiko masuk ke ranah hukum, jika tak ada kesepakatan yang diraih oleh antarpihak. 

Kondisi tersebut menyusul hasil rapat pemegang umum obligasi atau RUPO, yang menolak usulan Waskita Karya, untuk mengubah perjanjian perwaliamanatan terkait Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018.

Perjanjian perwaliamanatan itu mengatur sejumlah ketentuan, di antaranya jadwal pelunasan pokok obligasi, besaran tingkat bunga, serta jadwal dan periode pembayaran bunga obligasi.

“Jadi, itu tawaran yang kami berikan sudah maksimal. Kalau semisal tawaran itu tidak disepakati tentu ini jadi akan harus masuk ke ranah hukum,” ujar Wakil Menteri BUMN I Kartika Wirjoatmodjo saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (20/9/2023). 

Kartika atau yang akrab disapa Tiko mengakui bahwa kesepakatan yang gagal diraih itu menjadi batu sandungan bagi Kementerian BUMN untuk menyelesaikan polemik utang Waskita. 

“Memang pemegang obligasi belum sepakat, jadi kami lagi terus mendorong RUPO ini. Kami terus terang mengalami tantangan untuk memastikan para pemegang obligasi memahami bahwa ini effort terbaik yang kami lakukan,” ujarnya 

Kementerian BUMN juga terus mengimbau kepada para pemegang obligasi bahwa usulan perpanjangan waktu pembayaran utang obligasi merupakan opsi terbaik yang dimiliki. 

“Tawaran awal kami kan disamakan dengan tenor yang di perbankan, perpanjangannya 10 tahun. Kami tawarkan sama karena tidak mungkin berbeda, sebab cashflow mampunya seperti itu, dan kita harus menunggu penyelesaian tol-tol yang belum selesai,” pungkasnya. 

Diketahui, Obligasi berkelanjutan III Waskita Karya tahap III Tahun 2018 Seri B bernilai Rp941,75 miliar dengan masa jatuh tempo pada 28 September 2023. Obligasi ini memiliki tingkat bunga 9,75 persen per tahun, sehingga nilai bunga pembayaran mencapai Rp91,82 miliar.

Alhasil, dengan tidak disepakatinya usulan perubahan terhadap perjanjian perwaliamantan, maka jadwal pembayaran utang obligasi milik WSKT tetap jatuh tempo pada 28 September 2023.