Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian BUMN mendorong PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) untuk mencari investasi guna memperbaiki struktur permodalan. Hal ini usai perseroan tidak masuk daftar perusahaan pelat merah penerima Penyertaan Modal Negara (PMN) 2024.
“WIKA lagi didorong cari investasi,” ujar Wakil Menteri BUMN I Kartika Wirjoatmodjo secara singkat saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2023).
Kartika atau akrab disapa Tiko memang irit bicara terkait dengan gagalnya WIKA mendapatkan suntikan modal dari negara. Begitu pun dengan Menteri BUMN Erick Thohir yang enggan memberikan komentar. “Tanya ke Pak Tiko ya,” tutur Erick pada kesempatan sama.
Erick sejatinya pernah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar WIKA meraih PMN Rp8 triliun untuk memperbaiki struktur permodalan. Usulan tersebut diajukan saat rapat internal dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada April 2023.
Dia juga menyampaikan rencana PMN WIKA diusulkan masuk ke dalam anggaran tahun 2023. Akan tetapi, Kementerian Keuangan memutuskan agar suntikan tersebut masuk anggaran 2024.
Namun, hal itu tidak berjalan sesuai rencana. Berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, nama WIKA tidak tercantum dalam daftar BUMN infrastruktur penerima PMN tahun 2024.
Menyitir laporan tersebut, total PMN 2024 untuk klaster infrastruktur diketahui mencapai Rp14,4 triliun. Dari jumlah itu, PT Hutama Karya (Persero) menjadi penerima manfaat terbesar yakni Rp12,5 triliun untuk menyelesaikan sejumlah proyek jalan tol.
Adapun sisa dana diberikan pada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF sebesar Rp1,9 triliun. Modal ini untuk mendukung pembiayaan KPR FLPP sebanyak 166.000 unit, serta mendorong kepemilikan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Soal batalnya WIKA menerima PMN 2024, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan saat ini pemerintah sedang melakukan restrukturisasi, baik secara menyeluruh maupun individual BUMN Karya, termasuk WIKA.
“Sehingga, belum dapat ditentukan mengenai kebutuhan pendanaan dari pemegang saham, termasuk kebutuhan penyertaan modal pemerintah,” ucapnya.
Prastowo menambahkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana ke dalam pos pencadangan pembiayaan yang dapat digunakan untuk restrukturisasi BUMN Karya. Namun, upaya tersebut dengan tetap memperhitungkan potensi kebutuhan lain.
Ditemui terpisah, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga menyatakan bahwa pemerintah tentu memiliki perhitungan khusus untuk tidak memasukkan nama WIKA ke dalam daftar penerima PMN 2024.
“Ya kan tidak apa-apa, berarti ada hitung-hitungannya. Kami lihat konsolidasi dulu. Artinya konsolidasinya keuangannya berhasil dulu,” kata Arya di Jakarta, pekan lalu.
Di sisi lain, Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya menyampaikan bakal berupaya optimal untuk menangkap sejumlah potensi, termasuk proyek pemerintah yang akan ditenderkan pada 2024. Hal ini dinilai mampu menjadi bekal aktivitas usaha secara berkelanjutan.
Sebab, kata Mahendra, proyek milik pemerintah yang dibiayai APBN dengan model pembayaran progres bulanan dan uang muka, merupakan proyek yang sesuai dengan sasaran WIKA saat ini. Upaya tersebut juga sejalan dengan strategi perseroan untuk mendorong arus kas lebih baik.
“Dengan kapasitas dan berbagai langkah transformasi yang diambil, WIKA berkomitmen untuk menjaga kinerja yang baik di tahun mendatang,” ujarnya kepada Bisnis.
