Bisnis.com, JAKARTA - Sederet emiten di sektor pertambangan dan pengolahan logam memacu ekspansi dan investasi untuk menangkap potensi pertumbuhan permintaan, termasuk untuk proyek-proyek penghiliran.
Langkah para emiten logam tersebut menjadi salah satu berita pilihan redaksi dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id edisi Kamis (15/6/2023). Berikut ulasan selengkapnya.
1. Emiten Logam Berlomba Pacu Investasi
Emiten tambang logam Grup Saratoga, PT Merdeka Copper and Gold Tbk. (MDKA) menganggarkan belanja modal atau capital expenditure (capex) dan investasi sebesar US$750 juta atau setara dengan Rp11,15 triliun (kurs Jisdor Rp14.868 per dolar AS) untuk 2023.
Direktur Merdeka Copper Gold David Thomas Fowler mengatakan pihaknya menganggarkan belanja modal sebanyak US$750 juta.
Perinciannya, sebanyak US$250 juta untuk proyek acid iron metal, US$90 juta untuk Sulawesi Cahaya Mineral, US$110 juta untuk Pani, dan US$130 juta untuk Zhao Hui Nickel. Menurutnya, anggaran belanja modal tersebut telah termasuk untuk modal kerja MDKA.
Baca Juga
“Jadi kami memiliki investasi yang cukup signifikan untuk dilakukan tahun ini,” ujar David dalam paparan publik, Selasa (13/6).
2. Menanti Dampak Nyata Ekspansi Bank ke UMKM
Sejumlah perbankan terus melakukan ekspansi guna meningkatkan penyaluran kreditnya kepada UMKM. Aksi akuisisi bank guna menyasar sektor tertinggi penyumbang PDB ini pun terus berlanjut.
Baru-baru ini, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) setapak demi setapak menggenapkan misinya untuk mengembangkan ekosistem perbankan digital. Pada penghujung Mei silam, BNI resmi melakukan rebranding PT Bank Mayora menjadi Hibank.
Bank Mayora merupakan entitas bank yang semula berada di bawah bendera Mayora Group, lewat PT Mayora Inti Utama. Mayora Group merupakan korporasi papan atas di Tanah Air yang bergerak di industri makanan dan minuman.
Tepat pada 18 Mei 2022, BBNI mengambil alih kepemilikan saham International Finance Corporation (IFC) sebesar 20% dan melakukan pembelian saham baru yang diterbitkan oleh Bank Mayora.
Sejak saat itu, BBNI menjadi pemegang saham mayoritas di Bank Mayora dengan porsi 63,92% dan Mayora Inti Utama menggenggam 32,08%.
Lewat pengumuman akuisisi itu, manajemen BBNI dengan terbuka menyatakan Bank Mayora disiapkan sebagai bank digital dengan sasaran pasar ke pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
3. AJB Bumiputera Cetak Laba Bersih, Cukup Untuk 'Penyehatan'?
Laporan keuangan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera kembali menjadi perhatian usai mencetak laba, seiring dengan penyelesaian kasus gagal bayar asuransi.
Dalam laporan keuangan perusahaan, pendapatan premi pada 2022 melonjak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara laba bersih yang dibukukan perusahaan asuransi mutual tersebut sebanyak Rp704,73 miliar per Desember 2022, berdasarkan laporan keuangan 2022 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan-TIAG International.
Opini disclaimer disematkan dalam laporan keuangan perusahaan asuransi tertua di Indonesia itu. Manajemen menjelaskan bahwa dalam laporan laba rugi, terdapat peningkatan pendapatan dibandingkan tahun lalu yakni meningkat sebesar Rp1,02 triliun.
Pada 2022, jumlah pendapatan yang diperoleh perusahaan mencapai Rp2,26 triliun, sementara pada 2021 senilai Rp1,24 triliun. Adapun peningkatan yang paling signifikan adalah pendapatan investasi sebesar Rp683,74 miliar dibandingkan tahun lalu.
4. Di Balik Wacana Pembatasan Mobil Cetus Api
Setelah beragam insentif digelontorkan pemerintah, adopsi kendaraan listrik baterai di jalan raya tetap saja berjalan lambat. Menko Marves Luhut B. Pandjaitan pun mengancam akan mempersulit mobil berbahan bakar minyak fosil.
Berdasarkan dokumen Kerangka Ekonomi Makro Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024, pemerintah menyebutkan telah memberikan insentif fiskal untuk kendaraan listrik di Indonesia lebih baik dibandingkan beberapa negara lainnya.
Total insentif yang digelontorkan bahkan mencapai 42% dari harga jual. “Dengan diberikannya berbagai insentif di atas, insentif fiskal untuk kendaraan listrik di Indonesia lebih generous dibandingkan beberapa negara di dunia,” dalam dokumen KEM PPKF 2024.
Secara terperinci, dalam 42% insentif fiskal untuk mobil listrik terkandung bantuan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) setara 13%, pajak impor 3%, BBNKB dan PKB 18%, hingga Pajak Pertambahan Nilai DTP 10%.
Meski mengklaim telah mengobral berbagai insentif, pemerintah merasa perlu untuk menekan populasi kendaraan berbasis bahan bakar minyak atau BBM. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
5. Peluang MIND ID Jadi Pengendali Vale Selepas Divestasi INCO
Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar mendukung Mining Industry Indonesia (MIND ID) untuk menjadi pengendali PT Vale Indonesia Tbk. selepas proses divestasi saham emiten berkode INCO tersebut tuntas.
Dengan demikian, pemerintah melalui BUMN holding pertambangan itu bisa mendapatkan hak pengendali operasional dan financial consolidation sebagai bentuk penguasaan negara. Selain itu, Komisi VII DPR RI juga mendesak Menteri ESDM untuk mendukung MIND ID agar sumber daya cadangan serta aset kekayaan Vale Indonesia tercatat dalam buku kekayaan negara.
Dua arahan dari badan legislatif tersebut merupakan bagian dari tujuh poin penting dalam kesimpulan rapat kerja Menteri ESDM bersama Komisi VII DPR RI yang berlangsung hampir 3 jam, pada Selasa (13/6/2023).
Lantas, seberapa besar peluang MIND ID bisa menjadi pengendali Vale selepas proses divestasi INCO rampung?
