Bisnis.com, JAKARTA – PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) menyebut telah mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam merilis laporan keuangan. Kementerian BUMN sebelumnya menyatakan adanya dugaan fraud dalam laporan keuangan Waskita.
SVP Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita mengatakan sebagai perusahaan publik Waskita selalu mengacu pada ketentuan undang-undang yang berlaku. Waskita juga mengikuti peraturan Badan Pengawas Pasar Modal serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Selain itu, dia menyebut sebelum menerbitkan laporan keuangan WSKT telah melakukan beberapa tahapan yang melalui proses audit oleh akuntan publik. Adapun kantor akuntan publik tersebut telah terdaftar di OJK.
“Waskita juga sudah melakukan beberapa tahapan dan juga proses audit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sebagai Auditor Independen untuk pemenuhan kewajiban sesuai ketentuan OJK,” ujar Ermy kepada Bisnis, Selasa (6/6/2023).
Lebih lanjut, dia mengatakan manajemen Waskita menyerahkan sepenuhnya investigasi mengenai kejanggalan laporan keuangan kepada Kementerian BUMN selaku pemegang saham Seri A.
“Manajemen Waskita mendukung penuh langkah–langkah yang dilakukan oleh Kementerian BUMN untuk memperbaiki kondisi Waskita,” tuturnya.
Baca Juga
Bisnis telah merangkum laporan keuangan tahunan Waskita dari periode 2019 sampai 2022. Dalam rentang tersebut tercatat terdapat dua kantor akuntan publik yang melakukan audit, yakni RSM Indonesia dan Crowe.
RSM Indonesia tercatat sebagai auditor laporan keuangan Waskita untuk tahun buku 2019 dan 2020. Dalam dua laporan keuangan tersebut opini RSM Indonesia menyebut laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.
Posisi keuangan konsolidasian Waskita dan entitas anak, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannnya juga disebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.
Kemudian Crowe yang melakukan audit terhadap laporan keuangan Waskita untuk tahun buku 2021 dan 2022 dalam opininya mengatakan laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan Waskita, dan entitas anak serta kinerja keuangan dan arus kas juga disebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.
Sebelumnya, Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan salah satu isu tata kelola keuangan dari Waskita adalah laporan keuangannya yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Adapun pihak Kementerian BUMN sedang melakukan investigasi mengenai hal tersebut.
“Memang pelaporan keuangannya juga tidak sesuai dengan kondisi riil. Artinya dilaporkan seolah-olah untung bertahun-tahun padahal cashflow tidak pernah positif sebetulnya,” ujar Tiko dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI, Senin (5/6/2023).
Dia lantas mengatakan ada kemungkinan laporan keuangan dari Waskita membutuhkan pernyataan kembali atau restatement karena kondisi yang tidak sesuai dengan fakta.
Lebih lanjut, dia mengatakan apabila ada unsur pidana berupa penipuan atau fraud dalam laporan keuangan Waskita, maka Kementerian BUMN dapat mengajukan tuntutan ke ranah pengadilan kepada manajemen lama yang melaporkan kala itu.
“Saya sudah lapor ke ketua BPKP [Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan]. Apabila memang ada fraud dari sisi pelaporan keuangan kita bisa lakukan tindakan tegas dengan kerangka governance yang ada,” jelasnya.
