Bisnis.com, JAKARTA — Emiten nikel PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) belum bisa berkomentar banyak mengenai rencana pemerintah Indonesia untuk menambah porsi kepemilikannya atas saham INCO. Manajemen menyebutkan bahwa divestasi merupakan ranah dan kewenangan para pemegang saham.
“Dari Vale kami tidak bisa memberi pandangan karena ini adalah urusan para pemegang saham. Jadi divestasi ini wewenang pemegang saham seperti Vale Canada Limited, Sumitomo Metal Mining, dan dengan yang akan mengambil. Diskusi ini berjalan,” kata Head of Communication Vale Indonesia Suparam Bayu Aji ketika ditemui Bisnis, Rabu (31/5/2023).
Meski demikian, Bayu berhadap proses pembahasan ini dapat berjalan dengan baik, seiring dengan komitmen Vale dalam menjalankan operasi yang mengedepankan aspek environment, social and governance (ESG).
“Terlebih kami juga sedang dalam masa investasi yang masif. Saat ini kami menjalankan investasi sebesar US$8,6 miliar. Ini tentunya berkaitan dengan proses-proses ini. Kami ingin investasi baik yang terus berjalan,” kata dia.
Sebagaimana diberitakan Bisnis sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memandang pengambilalihan mayoritas saham INCO oleh pemerintah melalui MIND ID tak semudah jika dibandingkan dengan akuisisi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) pada 2018 lalu.
Arifin menekankan bahwa INCO hanya perlu mendivestasikan lagi 11 persen sahamnya untuk memenuhi syarat peralihan status kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang mewajibkan divestasi minimal 51 persen saham kepada investor nasional atau pemerintah.
Baca Juga
“Saham yang sudah didivestasi Vale sudah 40 persen, 20 persen diambil BUMN, 20 persen publik. Ke publik karena dulu ditawarkan Vale untuk diambil BUMN, tapi waktu itu BUMN nggak respons dan waktu itu belum ada MIND ID. Untuk itu pemerintah secara resmi menyampaikan ke Vale bahwa sebagai pengalihannya harus di go public-kan dalam negeri, sekarang masih ada sisa 11 persen,” ujar Arifin dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (24/5/2023).
Saat ini, mayoritas saham INCO masih dikuasai asing, yakni Vale Canada Limited sebesar 43,79 persen dan Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. 15,03 persen.
Terkait dorongan agar MIND ID dapat meningkatkan kepemilikan saham di INCO hingga mayoritas, Arifin menilai hal itu tak bisa dilakukan dengan strategi yang sama ketika MIND ID mengakuisisi mayoritas saham Freeport.
“Harus dilihat kepemilikan sahamnya, banyak yang terlibat di dalam situ. Ini tentu harus diselesaikan di internal, kalau dulu kan Freeport hanya McMoRan dan juga ada Rio Tinto," jelasnya.
Di sisi lain, Arifin juga mengungkapkan bahwa pengambilalihan 11 persen saham INCO akan ditentukan berdasarkan kesepakatan MIND ID dengan pemerintah daerah.
"Jadi memang 51 persen sebagai syarat dalam aturan kita untuk bisa mendapatkan perpanjangan, sebetulnya dengan 11 persen bisa memenuhi. Lebih dari itu mungkin kesepakatan business-to-business antara kedua entitas,” imbuhnya.
Sementara itu, Komisi VII DPR RI menyoroti ihwal legitimasi kepemilikan 20,64 persen saham INCO oleh publik yang dianggap pemerintah sudah mewakili kepentingan investor dalam negeri. Lewat sudut pandang itu, pemerintah menegaskan, kepemilikan saham investor nasional yang diwakili MIND ID dan publik sudah mencapai 40 persen, jadi tinggal 11 persen kewajiban sisa divestasi INCO untuk syarat perpanjangan kontrak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
