Bisnis.com, CIREBON - PT Indika Energy Tbk. (INDY) melalui Cirebon Power memastikan rencana suntik mati PLTU Cirebon Unit 1 segera dilakukan.
Wakil Direktur Cirebon Power, Joseph Pangalila menyebutkan, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon unit 1 di Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon segera pensiun dini.
Joseph menyebutkan, pensiun dini PLTU Cirebon merupakan bagian dari upaya transisi energi yang disepakati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada tahun lalu.
"Cirebon Power siap menjadi volunteer untuk pensiun lebih awal. Mungkin kami bakal pensiun tahun 2035 atau 2037," kata Joseph di Kabupaten Cirebon, Minggu (9/4/2023).
Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk memulai pembahasan pensiun dini PLTU Cirebon dengan kapasitas daya 660 megawatt (MW).
Nota kesepahaman itu turut ditandatangani oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, Indonesian Investment Authority (INA) dan pemilik PLTU Cirebon, Cirebon Electric Power (CEP) saat Grand Launching Indonesia Energy Transition Mechanism Country Platform di Nusa Dua, Bali, Senin (14/11/2022).
Baca Juga
Program pensiun dini PLTU Cirebon unit 1 itu nantinya bakal menggunakan struktur pendanaan gabungan atau blended finance dari skema energy transition mechanism (ETM).
Berdasarkan hitung-hitungan ADB, pendanaan pensiun dini PLTU Cirebon-1 berkisar di angka US$230 juta hingga US$300 juta atau setara Rp3,56 triliun hingga Rp4,65 triliun.
Adapun, tenggat waktu ihwal eksekusi pensiun dini PLTU Cirebon-1 masih dalam pembahasan seiring dengan negosiasi yang belum selesai terkait dengan besaran pendanaan yang dibutuhkan. Seperti diketahui, PLTU itu telah memiliki kontrak operasi hingga 2042 mendatang untuk memasok listrik ke PLN.
Ihwal pendanaan gabungan itu akan terdiri dari concessional capital dan modal dari ADB. Pendanaan concessional itu melingkupi bantuan dari kemitraan di ETM Partnership Trust Fund dan sebagian alokasi investasi dari pemerintah Indonesia.
Kendati demikian, struktur pembiayaan pensiun dini itu belum juga rampung lantaran sejumlah lembaga keuangan dan filantropi belakangan menunjukkan ketertarikan mereka untuk ikut bergabung.
