Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian BUMN menyiapkan sejumlah aksi korporasi pada perusahaan-perusahaan di bawah naungannya, dan menjadi prioritas program kerja tahun ini.
Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan, sejak awal tahun BUMN sudah berhasil melaksanakan aksi korporasi untuk membawa anak usaha PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) melantai di bursa.
Dari aksi korporasi tersebut, PGEO berhasil meraup dana lebih dari Rp9 triliun dan menjadi IPO terbesar kelima di Bursa Efek Indonesia. Dengan aksi tersebut juga, BUMN mendorong konsolidasi perusahaan BUMN agar bisa membawa potensi produksi panas bumi menjadi 1,2GW ke depan.
“Aset-aset geothermal pemerintah akan kita konsolidasikan, yang sedang kita bicarakan tentu aset yang ada di Kemenkeu, yang sudah dalam tahap pembicaraan dan sepertinya Bu Menkeu juga terbuka untuk dikonsolidasikan dan ke depan nanti aset yang PLN,” ungkapnya saat ditemui di Jakarta, Senin (20/3/2023).
Jika konsolidasi tersebut terealisasi dan berhasil, harapannya Indonesia akan memiliki produk energi terbarukan yang bisa langsung disambungkan dengan kilang-kilang Pertamina sehingga ada turunan green product.
"Green product ini akan menjadi bagian kompetisi landscape daripada globalisasi, yang sekarang kebijakannya sedang didorong ke sana, baik di Eropa dan Amerika. Ini maksud awal dari pengembangan geothermal juga,” paparnya.
Baca Juga
Selanjutnya, pada proyek LRT Jabodetabek milik PT Kereta Api Indonesia (Persero), Erick melaporkan progres pengerjaannya sudah mencapai 90 persen.
“Mudah-mudahan pada kuartal ketiga ini bisa mulai beroperasi,” ujarnya.
Kemudian, aksi korporasi emiten PT Jasa Marga Persero Tbk. (JSMR). Kementerian BUMN berencana melakukan penambahan modal untuk menambah jalan tol di Pulau Jawa.
“Untuk mengkonsolidasikan kekuatan Jasa Marga sebagai operator jalan tol, kita ada modal tambahan untuk mengembangkan konektivitas beberapa jalan tol yang belum tersambung di Jawa. Aksi korporasi ini untuk menambah jumlah jalan tol yang ada di Jawa,” jelasnya.
Tak ketinggalan, ada pula rencana transformasi pengelolaan dana pensiun. Pada akhir Maret 2023, BUMN menargetkan akan menuntaskan pendataan dan sudah memasuki agenda penyehatan sebelum melakukan konsolidasi perusahaan-perusahaan dana pensiun BUMN.
“Untuk ke depan kita konsolidasikan akan butuh waktu transisi 3-5 tahun, kenapa tidak seperti Jiwasraya dan Asabri, karena kan itu milik negara. Kalau dana pensiun ini milik masing-masing perusahaan BUMN, artinya tidak mungkin dilakukan dalam waktu cepat, tergantung keuangan dari masing-masing BUMN,” ungkapnya.
Hal yang akan diperbaiki di antaranya adalah prosedur dan manajemennya agar menjadi satu kesatuan.
Kemudian, pada kuartal IV/2023 Kementerian BUMN juga berencana membentuk konsolidasi perusahaan minyak sawit BUMN, PalmCo, dan membawanya melantai di bursa.
“Progres pembentukkan PalmCo saat ini sedang dalam proses permohonan izin penyusunan PP pembentukan PalmCo. Lalu diharapkan kita juga di kuartal IV/2023 bisa melakukan aksi korporasi ini,” katanya.
