Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan mengusulkan pelonggaran kebijakan persentase minimal penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usaha.
Hal ini terkait dengan IPO perusahaan dengan ekuitas jumbo seperti Palm Co dan Pertamina Hulu Energi (PHE). Erick mengusulkan nantinya untuk memenuhi ketentuan terkait persentase, saham emiten BUMN dan anak usaha yang akan IPO dilepas secara bertahap.
Diketahui, berdasarkan Poin III.2.6.3 Kep-00101/BEI/12-2021 Calon Perusahaan Tercatat yang memiliki nilai ekuitas sebelum Penawaran Umum lebih dari Rp2 triliun, paling sedikit melepas 10 persen ke publik dari jumlah saham yang akan dicatatkan di Bursa.
“Bukannya tidak menyerap tapi kami usulkan ke bursa staging atau secara bertahap karena ini kan besar sekali, ini valuasinya billion, billion, billion,” kata Erick di Gedung BEI, Jakarta, Senin (27/2/2023).
Erick mengatakan setiap BUMN yang mencatatkan perusahaannya di BEI mendapat dana yang cukup. Dia tidak mau nantinya dana yang diperoleh dari IPO berlebih. “Kita ingin memastikan ketika kita listing dana yang kita ambil cukup, kita enggak mau berlebih, cukup untuk investasi di sumur-sumur baru atau pengembangan sumur dengan sistem baru,” kata Erick.
Adapun, Kementerian BUMN masih terus mengupayakan agar perusahaan energi BUMN bisa IPO, salah satunya PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan untuk IPO PHE akan diusulkan ke bursa secara bertahap.
Baca Juga
Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury mengatakan, ada aturan yang perlu didiskusikan dengan pihak bursa, salah satunya terkait dengan batasan jumlah saham free float setelah penawaran umum paling sedikit 10 persen dari kapitalisasi perseroan.
“PHE masih akan kita review dan bicarakan dengan Bursa dan OJK. Karena mengenai batasan nilai tadi itu menjadi salah satu pertimbangan. Karena Perusahaan yang besar seperti PHE atau lainnya, kapitalisasinya 1 persen saja sudah di atas nilai tertinggi IPO yang pernah ada, ini nanti ke depan perlu kita diskusi mengenai bagaimana untuk BUMN atau anak usaha BUMN atau subholding yang sudah besar untuk IPO,” jelasnya beberapa waktu lalu.
