Bisnis.com, JAKARTA – Emiten properti PT Perintis Triniti Properti Tbk. (TRIN) berencana melakukan penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue 147,79 juta saham senilai Rp133,01 miliar.
Rencana rights issue Triniti Land juga telah mendapat restu dari para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 20 Oktober 2022.
Berdasarkan keterbukaan informasi, TRIN berencana menerbitkan 147,79 juta saham baru Waran Seri II yang diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama hasil pelaksanaan HMETD. Adapun nominal yang ditetapkan adalah Rp10 per saham, dengan harga pelaksanaan Rp900 per saham.
"Saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD dan saham hasil pelaksanaan Waran Seri II adalah merupakan saham yang berasal dari portepel dan akan dicatatkan di BEI," tulis manajemen melalui keterbukaan informasi dikutip pada Selasa (25/10/2022).
Sebanyak Rp43,1 miliar dari dana rights issue akan digunakan untuk mengambil alih aset tanah seluas 193,4 meter persegi di Labuan Bajo milik PT Manggarai Anugerah Semesta (MAS). Nantinya TRIN akan mengambil alih aset dengan cara setoran modal dalam bentuk selain uang sejumlah 47,89 juta saham baru.
Kemudian sebesar Rp43,5 miliar akan digunakan untuk mengambil alih aset tanah seluas 98,01 meter persegi di Lampung. Nantinya TRIN akan melakukan pengalihan dengan cara setoran modal dalam bentuk selain uang kepada para pemilik tanah.
Baca Juga
Sejumlah 2,29 juta saham akan disetor kepada Drs. Mawardi; 1,27 juta saham kepada Paryan; 1,05 juta saham kepada Jumino; 9,23 juta saham kepada Muhammad Kemal Dinata; dan 34,51 juta saham kepada Nadya Raisya Setia Murti. Jika dijumlahkan, maka sebanyak 48,37 juta saham akan disetor kepada para pemilik tanah.
Sebanyak Rp28,61 miliar akan digunakan untuk membayar utang jangka pendek kepada pihak-pihak terafiliasi yaitu Septian Starlin, Johanes L Andayaprana, Chandra, DR. Ir. Matius Yusuf, MM, MBA, dan Ishak Chandra.
Sisa dana rights issue nantinya akan digunakan untuk memperkuat modal kerja perseroan. Adapun modal kerja mencakup biaya operasional dan komitmen untuk pengembangan lahan di Lampung dan Labuan Bajo, jasa teknisi atas konsultasi bisnis, konsultan master planner, konsultan land, dan pengadaan berupa pengurukan lahan di Lampung.
