Bisnis.com, JAKARTA — Emiten infrastruktur batu bara, PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. (BIPI) berencana menerapkan sejumlah strategi untuk memaksimalkan environment, social, and good governance (ESG) dengan menggunakan hidrogen atau biomassa..
Direktur Utama Astrindo Nusantara Infrastuktur, Ray Anthony Gerungan mengatakan, rencana pertama yaitu fokus melakukan dekarbonisasi, salah satu caranya dengan mengkonversi bahan bakar untuk operasional tambang dengan menggunakan hidrogen atau biomassa.
“Hidrogen dan biomassa merupakan opsi yang paling baik karena bisa tahan 24 jam,” ujarnya saat ditemui Bisnis di Sopo Del Tower, Rabu (7/9/2022).
Strategi dekarbonisasi menjadi salah satu rencana yang akan diterapkan BIPI setelah akuisisi PTT Mining Hong Kong selesai sepenuhnya, yang ditargetkan mulai November 2022.
Selain itu, BIPI juga akan menerapkan otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi menuju industri hijau. Sudah ada beberapa pihak yang tengah dipertimbangkan untuk bekerja sama, namun pihaknya belum dapat menyebutkan nama.
“Sekarang kami fokus di dekarbonisasi, lalu meningkatkan green industry ke depan,” imbuh Ray.
Baca Juga
Langkah BIPI untuk menerapkan ESG kian mulus setelah memenangkan tender akuisisi PTT Mining Hong Kong. Pasalnya, salah satu lokasi tambang di Jembayan, Kalimantan Timur, sudah menerapkan konsep ESG dengan sangat baik.
Senior VP Business Development Astrindo Nusantara Infrastuktur, Rocky Sugih memaparkan, Jembayan telah menerapkan ESG yang memudahkan BIPI untuk melanjutkan apa yang sudah ada.
“Minggu lalu kami visit dengan membawa konsultan untuk ESG dan mereka sangat impressed dengan proses rehabilitasi, ada peternakan sapi, arboretum, jadi untuk masyarakat di sana sangat bagus,” ujarnya.
Sebagai informasi, BIPI tercatat melakukan akuisisi PTT Mining Ltd Hong Kong senilai US$471 juta dengan konsesi tambang batu bara di wilayah Kalimantan, Brunei Darussalam dan Madagaskar.
Salah satu lokasi yang akan dimaksimalkan BIPI yaitu Jembayan, dan ke depan akan mulai mengoptimalisasi lokasi tambang Sebuku, Kalimantan Selatan, yang saat ini masih terkendala izin penggunaan lahan yang berbatasan dengan blok Cagar Alam Selat Sebuku.
